Sabtu, Oktober 10, 2009

DEMOKRASI, WACANA DAN KEBAJIKAN

2. Sekilas Tentang Pemikiran Jurgen Habermas.

Pemikiran Jurgen Habermas, intinya adalah mengharapkan diri manusia (self) mampu menentukan dirinya. Pemikiran ini muncul ketika ia melihat manusia dewasa mengalami dehumanisasi, tidak bisa bertindak bebas. Ilmu dan teknologi menjadi ideologi yang turut memenjarakan manusia. Manusia modern lagi tidak memiliki pilihan bebas. Ia terasing (alienasi) dan tertekan oleh hasil karyanya dan lingkungannya .

Menurut Habermas, saintifikasi politik dan ideologi ini akan menempati posisi kesadaran (super ego) manusia. Hukum-hukum sains dan teknologi yang rasional, teknis dan mekanis dikenakan pada manusia. Akibatnya, masyarakat kehilangan makna akan dirinya sendiri dan tidak mampu menumbuhkan partisipasi dan demokrasi. Manusia menjadi abdi dari ilmu dan teknologi yang ia ciptakan sendiri.

Menurut Habermas hal ini harus diubah. Dengan logika interaksi atau logika hermeneutik Habermas mencoba membangun sains yang praksis. Melalui logika tersebut ia menonjolkan pengakuan, saling pengertian atau komunikasi sebagai tema interaksi. Oleh sebab itu, tulisan-tulisan Habermas dalam berbagai kesempatan banyak juga menyinggung dunia komunikasi (selain ekonomi dan politik).

Dalam suasana komunikasi itulah akan terjadi dialog berdasarkan pengakuan satu sama lain diantara mereka yang mengambil bagian dialog tersebut, sambil membuang kemungkinan-kemungkinan terjadinya saintifikasi dan teknikalisasi pada dunia humanitas. Melalui diologis yang bebas dari tema-tema penguasaan sebaliknya dengan penuh kebersamaan, saling pengertian dan pengakuan satu sama lain, memungkinkan untuk menciptakan ruang waktu yang cukup dalam upaya membangun kesepakatan-kesepakatan humanitas yang sebenarnya. Dari sinilah harapan Habermas, bahwa ilmuwan bukan hanya berdiri di menara gading, tetapi juga turut melakukan perubahan sosial bersama kaum proletar.

Idealisme dari pemikiran Habermas (Frankfurt School) ini sangat menarik. Namun tak urung banyak juga menuai kritik. Kritik dari pemikiran Habermas ini adalah; apa yang digambarkan oleh Habermas itu meluncur begitu saja, tanpa melihat bahwa ada kenyataan di sisi lain dari dunia yang begitu luas ini. Di mana belum tentu ilmu dan teknologi itu yang mendominasi dunia manusia. Sebagai contoh, gambaran yang ia lihat hanyalah gambaran dunia Eropa yang ia lihat di mana ia berada. Ia tidak melihat bagaimana perlakuan orang dari benua lain terhadap orang di benua lain. Kepentingan yang muncul tidak diterapkan seramah yang ia bayangkan (idealismenya).

3. Tinjauan Terhadap Esei Habermas dan Sebuah Perbandingan.

Ada 4 Esei terakhir yang ditulis oleh beberapa penulis berkaitan dengan perkembangan Teori Kritik. Selain ditulis oleh Habermas sendiri, juga ada beberapa penulis lain yang tertarik mengkaji teori ini, antara lain :

1. End Games The Irreconcilable Nature of Modernity Esseays and Lectures, oleh : Albert Wellmer, 1998.

2. Habermas on Law and Democracy : Critical Exchanges, oleh : Michel Reosenfeld dan Andrew Arato (editors), 1998.

3. The Inclusion of The Others : Studies in Political Theory, oleh Jurgen Habermas di edit oleh : Ciaran Cronin dan Pablo de Gereiff, 1998

4. On The Pragmatics of Communication, oleh Jurgen Habermas diedit oleh Maeve Cooke, 1998.

Harus diakui bahwa, esei dan pemikiran Habermas dalam berbagai tulisannya memang banyak mencakup tentang ekonomi dan politik dalam dunia kapitalistik modern. Karya-karya tulisannya sebagaimana dijelaskan di atas, baik yang ditulis oleh Habermas sendiri maupun rekannya, sebenarnya merupakan inti dari pemahaman tentang diri dan dunia modernitas, yang terus ia bela, ia kritik dan ia rekonstruksi. Hal ini dapat dilihat dari beberapa karya yang ia tulis beberapa tahun sebelumnya di era 1970-an hingga 1980-an seperti ; Knowlegde and Human Interest (1972) The Philosophycal Discourse of Modernity (1987), The Theory of Communicative Action (1984).

Seperti tulisan Habermas tentang ; The Inclusion of The Others : Studies in Political Theory (1998), dan juga tulisannya dalam Habermas on Law and Democracy : Critical Exchanges, 1998 yang diresensi oleh Rommand Coles dari Duke University jelas kedua karya itu adalah karyanya dalam ilmu politik dan itu terkait dengan beberapa karya sebelumnya.

Pertanyaan-pertanyaan utama dalam kedua volume tersebut selalu berkaitan dengan ; sifat, tantangan dan kemungkinan transformasi moralitas demokrasi modern, legalitas dan praktek-prakteknya dalam dunia modern dan pluralistik. Tetapi sebenarnya, tema umum dari teori politik yang diajukan oleh Habermas umumnya sederhana. Menurutnya dunia politik itu adalah : dunia intersubyektif non kekerasan yang perlu dikembangkan secara terus menerus, di mana variabel komunikasi adalah suatu variabel yang perlu dimaknai dan dikembangkan daripada bentuk-bentuk ritual atau penggunaan senjata. Teman anti kekerasan tampaknya dipengaruhi oleh para seniornya (Frankfurt School generasi pertama) yang juga tidak menyukai kekerasan dan menentang ideologi dan sistem.

Pola fikir dari teori politik Habermas ini sekilas memang berbau utopia, namun intinya, menurut Habermas untuk menciptakan hal itu harus adanya kemapanan dunia demokrasi. Demokrasi ini haruslah didasarkan konsensus yang dimotivasi secara rasional, berkesadaran dan bebas. Dalam buku itu (Habermas on Law and Democracy) Habermas, mencoba menelaah heterogenitas, ketidaksepakatan dan hubungan antara yang baik dan adil yang dikaitkan dengan sistem pasar, birokrasi dan demokrasi.

Dalam karyanya yang lain, The Inclusion of The Others, Habermas membedakan 2 model demokrasi politik, yaitu :

Ø Model Liberal, intinya adalah setiap warga negara memiliki hak untuk melindungi dirinya sendiri dari intervensi negatif dari negara atau warga negara lain. Dalam model ini, menurut Habermas setiap warganegara harus mampu menekan pemerintah untuk menciptakan perundang-undangan yang melindungi mereka dari intervensi yang merugikan mereka.

Ø Model Republik, intinya bahwa kehidupan politik adalah pilar utama untuk menciptakan solidaritas dan integrasi yang berakar pada hubungan transformatif. Dalam model ini setiap warga negara memiliki hak utama dalam partisipasi politik secara bebas dan mampu mengatur kekuatan pasar dan administratif.

Satu kritik dari tulisan Habermas di atas tadi tampaknya ia terlalu idealistik memandang masyarakat, di mana dalam model liberal dianggap semua warga memiliki keperibadian yang baik-baik saja. Pada hal setiap warga negara itu pastilah memiliki berbagai karakter yang berlainan. Dan sebaliknya dalam model republik juga Habermas tampaknya lupa, bahwa tidaklah mungkin warga negara mampu menjalankan semua aktivitasnya dalam mengatur kekuatan politik, pasar dan sebagainya, bila hak-hak pribadinya tidak dijamin.

Kritik lain dari karya Habermas, dalam The Illusion of the Others, (1998), Habermas juga mencampur-adukkan antara moral dan etika dalam suatu norma hukum. Pada hal inipun diakui bahwa norma hukum adalah suatu kerangka yang mengatur hubungan masyarakat secara umum. Di mana norma ini bersifat mengikat secara umum. Di sisi lain, perembesan isu-isu moral dan etika pada norma-norma konstitusional dan budaya politik menggiring Habermas mengembangkan argumen lain tentang politik multikultural.

Menurut Habermas politik multikultural ini akan terwujud manakala hak-hak dan otonomi individu dan publik tercipta. Ini berarti bahwa hak dan budaya mayoritas harus membatasi dirinya. Sementara itu budaya minoritaspun harus terjamin hak pengelolaan dirinya, subsidi dan lain sebagainya. Tanpa semua itu hak minoritas akan terabaikan. Namun semua itu tidak akan tercapai tanpa perjuangan politik dan gerakan sosial. Dengan demikian tampak terjadi kontradiksi dalam pemikiran Habermas ini.

Beralih pada karya lain dari Habermas adalah Habermas on Law and Democracy (1998), dalam karyanya ini, Richard Bernstein menyatakan bahwa penggunaan kata perbedaan antara yang baik dan yang buruk yang digunakan Habermas sangat kaku, sehingga melahirkan teori demokratis yang semakin kosong. Mengacu pada konsep baik dan buruk, Habermas dianggap gagal menjelaskan adanya “ kebaikan internal “ dalam individu dalam praktek demokrasi atau kebaikan-kebaikan yang muncul dari praktek demokrasi yang dihasilkan individu.

Di sisi lain juga Habermas dianggap gagal dalam menjelaskan tatanan moral dan etika dalam kehidupan demokrasi, karena menurut Mc Carthy sisi penting dari demokrasi itu adalah ; bagaimana menciptakan wacana politik untuk usaha mencapai konsensus, kompromi untuk upaya menemukan kemungkinan-kemungkinan yang tidak terselesaikan secara masuk akal. Dengan demikian, karya Habermas tentang Habermas on Law and Democracy (1998) menurut Mc Carthy tampaknya Habermas sudah mulai bersandar pada teori sistem yang bersifat fungsional yang selama ini ia kecam karena pro status quo.

Oleh sebab itu, dalam tulisan Rommand Coles dari Duke University, ia melihat bahwa tulisan Habermas beberapa tahun terakhir ini dirasakan kurang tajam dalam menganalisis demokratisasi. Kekurang tajamannya ini disebabkan Habermas melakukan penekanan yang berlebihan terhadap pentingnya konsensus. Tampaknya inilah tekanan-tekanan dalam teori tindakan komunikatifnya yang membawa Habermas semakin mendekati teori sistem.

Harus diakui bahwa penekanan konsensus yang diajukan Habermas dalam esei tersebut adalah untuk menekankan pentingnya koordinasi. Penekanan akan pentingnya koordinasi ini terus diperlihatkan oleh Habermas dalam eseinya yang lain yang berjudul : Pragmatics of Communication. Dalam buku On The Pragmatics of Communication, oleh Jurgen Habermas diedit oleh Maeve Cooke, 1998 ini tampaknya Habermas tertarik dalam dunia komunikasi.

Ketertarikan ini menurut Habermas, karena para teoretisi Frankfurt generasi pertama terlalu menekankan pada paradigma kerja. Hal ini dasari dari paradigma yang mereka anut waktu itu masih banyak menggunakan pemikiran Marx dan Hegelian tentang kerja sebagai pembentukan eksistensi manusia. Sebab menurut Frankfurt School generasi pertama, hubungan kerjalah yang menentukan eksistensi manusia. Pada hal menurut Habermas justru hubungan kerja itulah penyebab terjadinya alienasi.

Maka menurut Habermas, kini satu-satunya jalan adalah melepaskan paradigma kerja yang dianut oleh teoretisi kritik generasi pertama itu dan menggantinya dengan paradigma komunikasi. Karena komunikasi dan kerja adalah dua proses yang membentuk masyarakat dimana yang satu tidak bisa direduksi pada yang lain.

Menurut anggapan Habermas, teori kritik generasi pertama yang masih berparadigma kerja telah gagal melanjutkan proyek pencerahan untuk mencapai masyarakat yang terbuka bagi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, perdamaian, dan kebahagiaan.

Di dalam paradigma komunikasi situasi subjek-objek bisa dihindarkan. Komunikasi mengandaikan dua hal: (a) manusia berhadapan satu sama lain sebagai dua pihak yang sejajar dan berdaulat, komunikasi berlainan dengan kerja karena tidak menciptakan situasi subjek-objek; (b) adanya ruang kebebasan, dalam menangkap maksud orang dalam suatu komunikasi sama sekali tidak dapat dipaksakan. Komunikasi merupakan karateristik universal manusia. Habermas mengembangkan apa yang disebutnya “ universal pragmatic analysis ” untuk menganalisa kondisi-kondisi bagi situasi ideal komunikasi (ideal speech situation).

Teori kritis Habermas tidak lagi memfokuskan diri pada tindakan rasional bertujuan melainkan pada tindakan komunikasi alias bahasa. Masyarakat rasional yang diidealkan Habermas bukan lagi masyarakat tanpa kelas dimana hubungan kerja tidak lagi represif melainkan masyarakat rasional dimana komunikasi berjalan sehat, dialogis, dan tidak distortif. Keseriusan Habermas untuk mewujudkan masyarakat terbuka-dialogis terbukti dengan diterbitkannya dua volume bukunya: Theory of Communicative action.

Habermas mengkontraskan antara tindakan komunikasi dan tindakan strategis yang masing-masing diasosiasikan dengan sistem (kapitalisme) dan lifeworld (dunia praktis moral dimana manusia, alam tidak dipandang sebagai objek pasif melainkan realitas yang dihayati). Tindakan strategis yang mendominasi masyarakat modern menciptakan suatu realitas politik tempat kebijakan-kebijakan publiknya tereduksi pada persoalan teknis semata yang mengabaikan persoalan nilai.

Suatu realitas politik yang menempatkan manusia sebagai objek kebijakan tidak membiarkan mereka merekonstitusi identitasnya sendiri. Setiap kebijakan publik yang didasari oleh kepentingan kontrol teknis cenderung monologis dan tidak komunikatif terhadap realitas sosial yang dihadapinya.

Habermas mengembangkan teori tindakan komunikasinya dengan mengemukakan bahwa setiap komunikasi yang sehat adalah komunikasi dimana setiap partisipan bebas untuk menentang klaim-klaim tanpa ketakutan akan koersi, intimidasi, dan sebagainya dan dimana tiap partisipan memiliki kesempatan yang sama untuk bicara, membuat keputusan-keputusan, self-presentations, klaim normatif, dan menentang pendapat partisipan lain. Pendeknya, Habermas mewajibkan setiap proses argumentasi untuk memuat proposisi-proposisi antara lain: (a) setiap subjek dengan kompetensi untuk berbicara dan bertindak diperbolehkan mengambil bagian dalam suatu diskursus (b) setiap orang diperbolehkan mempertanyakan setiap assertions apa saja. (c) setiap orang diperbolehkan untuk mengajukan suatu keputusan apasaja ke dalam diskursus.


2. Sekilas Tentang Pemikiran Jurgen Habermas.

Pemikiran Jurgen Habermas, intinya adalah mengharapkan diri manusia (self) mampu menentukan dirinya. Pemikiran ini muncul ketika ia melihat manusia dewasa mengalami dehumanisasi, tidak bisa bertindak bebas. Ilmu dan teknologi menjadi ideologi yang turut memenjarakan manusia. Manusia modern lagi tidak memiliki pilihan bebas. Ia terasing (alienasi) dan tertekan oleh hasil karyanya dan lingkungannya .

Menurut Habermas, saintifikasi politik dan ideologi ini akan menempati posisi kesadaran (super ego) manusia. Hukum-hukum sains dan teknologi yang rasional, teknis dan mekanis dikenakan pada manusia. Akibatnya, masyarakat kehilangan makna akan dirinya sendiri dan tidak mampu menumbuhkan partisipasi dan demokrasi. Manusia menjadi abdi dari ilmu dan teknologi yang ia ciptakan sendiri.

Menurut Habermas hal ini harus diubah. Dengan logika interaksi atau logika hermeneutik Habermas mencoba membangun sains yang praksis. Melalui logika tersebut ia menonjolkan pengakuan, saling pengertian atau komunikasi sebagai tema interaksi. Oleh sebab itu, tulisan-tulisan Habermas dalam berbagai kesempatan banyak juga menyinggung dunia komunikasi (selain ekonomi dan politik).

Dalam suasana komunikasi itulah akan terjadi dialog berdasarkan pengakuan satu sama lain diantara mereka yang mengambil bagian dialog tersebut, sambil membuang kemungkinan-kemungkinan terjadinya saintifikasi dan teknikalisasi pada dunia humanitas. Melalui diologis yang bebas dari tema-tema penguasaan sebaliknya dengan penuh kebersamaan, saling pengertian dan pengakuan satu sama lain, memungkinkan untuk menciptakan ruang waktu yang cukup dalam upaya membangun kesepakatan-kesepakatan humanitas yang sebenarnya. Dari sinilah harapan Habermas, bahwa ilmuwan bukan hanya berdiri di menara gading, tetapi juga turut melakukan perubahan sosial bersama kaum proletar.

Idealisme dari pemikiran Habermas (Frankfurt School) ini sangat menarik. Namun tak urung banyak juga menuai kritik. Kritik dari pemikiran Habermas ini adalah; apa yang digambarkan oleh Habermas itu meluncur begitu saja, tanpa melihat bahwa ada kenyataan di sisi lain dari dunia yang begitu luas ini. Di mana belum tentu ilmu dan teknologi itu yang mendominasi dunia manusia. Sebagai contoh, gambaran yang ia lihat hanyalah gambaran dunia Eropa yang ia lihat di mana ia berada. Ia tidak melihat bagaimana perlakuan orang dari benua lain terhadap orang di benua lain. Kepentingan yang muncul tidak diterapkan seramah yang ia bayangkan (idealismenya).

3. Tinjauan Terhadap Esei Habermas dan Sebuah Perbandingan.

Ada 4 Esei terakhir yang ditulis oleh beberapa penulis berkaitan dengan perkembangan Teori Kritik. Selain ditulis oleh Habermas sendiri, juga ada beberapa penulis lain yang tertarik mengkaji teori ini, antara lain :

1. End Games The Irreconcilable Nature of Modernity Esseays and Lectures, oleh : Albert Wellmer, 1998.

2. Habermas on Law and Democracy : Critical Exchanges, oleh : Michel Reosenfeld dan Andrew Arato (editors), 1998.

3. The Inclusion of The Others : Studies in Political Theory, oleh Jurgen Habermas di edit oleh : Ciaran Cronin dan Pablo de Gereiff, 1998

4. On The Pragmatics of Communication, oleh Jurgen Habermas diedit oleh Maeve Cooke, 1998.

Harus diakui bahwa, esei dan pemikiran Habermas dalam berbagai tulisannya memang banyak mencakup tentang ekonomi dan politik dalam dunia kapitalistik modern. Karya-karya tulisannya sebagaimana dijelaskan di atas, baik yang ditulis oleh Habermas sendiri maupun rekannya, sebenarnya merupakan inti dari pemahaman tentang diri dan dunia modernitas, yang terus ia bela, ia kritik dan ia rekonstruksi. Hal ini dapat dilihat dari beberapa karya yang ia tulis beberapa tahun sebelumnya di era 1970-an hingga 1980-an seperti ; Knowlegde and Human Interest (1972) The Philosophycal Discourse of Modernity (1987), The Theory of Communicative Action (1984).

Seperti tulisan Habermas tentang ; The Inclusion of The Others : Studies in Political Theory (1998), dan juga tulisannya dalam Habermas on Law and Democracy : Critical Exchanges, 1998 yang diresensi oleh Rommand Coles dari Duke University jelas kedua karya itu adalah karyanya dalam ilmu politik dan itu terkait dengan beberapa karya sebelumnya.

Pertanyaan-pertanyaan utama dalam kedua volume tersebut selalu berkaitan dengan ; sifat, tantangan dan kemungkinan transformasi moralitas demokrasi modern, legalitas dan praktek-prakteknya dalam dunia modern dan pluralistik. Tetapi sebenarnya, tema umum dari teori politik yang diajukan oleh Habermas umumnya sederhana. Menurutnya dunia politik itu adalah : dunia intersubyektif non kekerasan yang perlu dikembangkan secara terus menerus, di mana variabel komunikasi adalah suatu variabel yang perlu dimaknai dan dikembangkan daripada bentuk-bentuk ritual atau penggunaan senjata. Teman anti kekerasan tampaknya dipengaruhi oleh para seniornya (Frankfurt School generasi pertama) yang juga tidak menyukai kekerasan dan menentang ideologi dan sistem.

Pola fikir dari teori politik Habermas ini sekilas memang berbau utopia, namun intinya, menurut Habermas untuk menciptakan hal itu harus adanya kemapanan dunia demokrasi. Demokrasi ini haruslah didasarkan konsensus yang dimotivasi secara rasional, berkesadaran dan bebas. Dalam buku itu (Habermas on Law and Democracy) Habermas, mencoba menelaah heterogenitas, ketidaksepakatan dan hubungan antara yang baik dan adil yang dikaitkan dengan sistem pasar, birokrasi dan demokrasi.

Dalam karyanya yang lain, The Inclusion of The Others, Habermas membedakan 2 model demokrasi politik, yaitu :

Ø Model Liberal, intinya adalah setiap warga negara memiliki hak untuk melindungi dirinya sendiri dari intervensi negatif dari negara atau warga negara lain. Dalam model ini, menurut Habermas setiap warganegara harus mampu menekan pemerintah untuk menciptakan perundang-undangan yang melindungi mereka dari intervensi yang merugikan mereka.

Ø Model Republik, intinya bahwa kehidupan politik adalah pilar utama untuk menciptakan solidaritas dan integrasi yang berakar pada hubungan transformatif. Dalam model ini setiap warga negara memiliki hak utama dalam partisipasi politik secara bebas dan mampu mengatur kekuatan pasar dan administratif.

Satu kritik dari tulisan Habermas di atas tadi tampaknya ia terlalu idealistik memandang masyarakat, di mana dalam model liberal dianggap semua warga memiliki keperibadian yang baik-baik saja. Pada hal setiap warga negara itu pastilah memiliki berbagai karakter yang berlainan. Dan sebaliknya dalam model republik juga Habermas tampaknya lupa, bahwa tidaklah mungkin warga negara mampu menjalankan semua aktivitasnya dalam mengatur kekuatan politik, pasar dan sebagainya, bila hak-hak pribadinya tidak dijamin.

Kritik lain dari karya Habermas, dalam The Illusion of the Others, (1998), Habermas juga mencampur-adukkan antara moral dan etika dalam suatu norma hukum. Pada hal inipun diakui bahwa norma hukum adalah suatu kerangka yang mengatur hubungan masyarakat secara umum. Di mana norma ini bersifat mengikat secara umum. Di sisi lain, perembesan isu-isu moral dan etika pada norma-norma konstitusional dan budaya politik menggiring Habermas mengembangkan argumen lain tentang politik multikultural.

Menurut Habermas politik multikultural ini akan terwujud manakala hak-hak dan otonomi individu dan publik tercipta. Ini berarti bahwa hak dan budaya mayoritas harus membatasi dirinya. Sementara itu budaya minoritaspun harus terjamin hak pengelolaan dirinya, subsidi dan lain sebagainya. Tanpa semua itu hak minoritas akan terabaikan. Namun semua itu tidak akan tercapai tanpa perjuangan politik dan gerakan sosial. Dengan demikian tampak terjadi kontradiksi dalam pemikiran Habermas ini.

Beralih pada karya lain dari Habermas adalah Habermas on Law and Democracy (1998), dalam karyanya ini, Richard Bernstein menyatakan bahwa penggunaan kata perbedaan antara yang baik dan yang buruk yang digunakan Habermas sangat kaku, sehingga melahirkan teori demokratis yang semakin kosong. Mengacu pada konsep baik dan buruk, Habermas dianggap gagal menjelaskan adanya “ kebaikan internal “ dalam individu dalam praktek demokrasi atau kebaikan-kebaikan yang muncul dari praktek demokrasi yang dihasilkan individu.

Di sisi lain juga Habermas dianggap gagal dalam menjelaskan tatanan moral dan etika dalam kehidupan demokrasi, karena menurut Mc Carthy sisi penting dari demokrasi itu adalah ; bagaimana menciptakan wacana politik untuk usaha mencapai konsensus, kompromi untuk upaya menemukan kemungkinan-kemungkinan yang tidak terselesaikan secara masuk akal. Dengan demikian, karya Habermas tentang Habermas on Law and Democracy (1998) menurut Mc Carthy tampaknya Habermas sudah mulai bersandar pada teori sistem yang bersifat fungsional yang selama ini ia kecam karena pro status quo.

Oleh sebab itu, dalam tulisan Rommand Coles dari Duke University, ia melihat bahwa tulisan Habermas beberapa tahun terakhir ini dirasakan kurang tajam dalam menganalisis demokratisasi. Kekurang tajamannya ini disebabkan Habermas melakukan penekanan yang berlebihan terhadap pentingnya konsensus. Tampaknya inilah tekanan-tekanan dalam teori tindakan komunikatifnya yang membawa Habermas semakin mendekati teori sistem.

Harus diakui bahwa penekanan konsensus yang diajukan Habermas dalam esei tersebut adalah untuk menekankan pentingnya koordinasi. Penekanan akan pentingnya koordinasi ini terus diperlihatkan oleh Habermas dalam eseinya yang lain yang berjudul : Pragmatics of Communication. Dalam buku On The Pragmatics of Communication, oleh Jurgen Habermas diedit oleh Maeve Cooke, 1998 ini tampaknya Habermas tertarik dalam dunia komunikasi.

Ketertarikan ini menurut Habermas, karena para teoretisi Frankfurt generasi pertama terlalu menekankan pada paradigma kerja. Hal ini dasari dari paradigma yang mereka anut waktu itu masih banyak menggunakan pemikiran Marx dan Hegelian tentang kerja sebagai pembentukan eksistensi manusia. Sebab menurut Frankfurt School generasi pertama, hubungan kerjalah yang menentukan eksistensi manusia. Pada hal menurut Habermas justru hubungan kerja itulah penyebab terjadinya alienasi.

Maka menurut Habermas, kini satu-satunya jalan adalah melepaskan paradigma kerja yang dianut oleh teoretisi kritik generasi pertama itu dan menggantinya dengan paradigma komunikasi. Karena komunikasi dan kerja adalah dua proses yang membentuk masyarakat dimana yang satu tidak bisa direduksi pada yang lain.

Menurut anggapan Habermas, teori kritik generasi pertama yang masih berparadigma kerja telah gagal melanjutkan proyek pencerahan untuk mencapai masyarakat yang terbuka bagi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, perdamaian, dan kebahagiaan.

Di dalam paradigma komunikasi situasi subjek-objek bisa dihindarkan. Komunikasi mengandaikan dua hal: (a) manusia berhadapan satu sama lain sebagai dua pihak yang sejajar dan berdaulat, komunikasi berlainan dengan kerja karena tidak menciptakan situasi subjek-objek; (b) adanya ruang kebebasan, dalam menangkap maksud orang dalam suatu komunikasi sama sekali tidak dapat dipaksakan. Komunikasi merupakan karateristik universal manusia. Habermas mengembangkan apa yang disebutnya “ universal pragmatic analysis ” untuk menganalisa kondisi-kondisi bagi situasi ideal komunikasi (ideal speech situation).

Teori kritis Habermas tidak lagi memfokuskan diri pada tindakan rasional bertujuan melainkan pada tindakan komunikasi alias bahasa. Masyarakat rasional yang diidealkan Habermas bukan lagi masyarakat tanpa kelas dimana hubungan kerja tidak lagi represif melainkan masyarakat rasional dimana komunikasi berjalan sehat, dialogis, dan tidak distortif. Keseriusan Habermas untuk mewujudkan masyarakat terbuka-dialogis terbukti dengan diterbitkannya dua volume bukunya: Theory of Communicative action.

Habermas mengkontraskan antara tindakan komunikasi dan tindakan strategis yang masing-masing diasosiasikan dengan sistem (kapitalisme) dan lifeworld (dunia praktis moral dimana manusia, alam tidak dipandang sebagai objek pasif melainkan realitas yang dihayati). Tindakan strategis yang mendominasi masyarakat modern menciptakan suatu realitas politik tempat kebijakan-kebijakan publiknya tereduksi pada persoalan teknis semata yang mengabaikan persoalan nilai.

Suatu realitas politik yang menempatkan manusia sebagai objek kebijakan tidak membiarkan mereka merekonstitusi identitasnya sendiri. Setiap kebijakan publik yang didasari oleh kepentingan kontrol teknis cenderung monologis dan tidak komunikatif terhadap realitas sosial yang dihadapinya.

Habermas mengembangkan teori tindakan komunikasinya dengan mengemukakan bahwa setiap komunikasi yang sehat adalah komunikasi dimana setiap partisipan bebas untuk menentang klaim-klaim tanpa ketakutan akan koersi, intimidasi, dan sebagainya dan dimana tiap partisipan memiliki kesempatan yang sama untuk bicara, membuat keputusan-keputusan, self-presentations, klaim normatif, dan menentang pendapat partisipan lain. Pendeknya, Habermas mewajibkan setiap proses argumentasi untuk memuat proposisi-proposisi antara lain: (a) setiap subjek dengan kompetensi untuk berbicara dan bertindak diperbolehkan mengambil bagian dalam suatu diskursus (b) setiap orang diperbolehkan mempertanyakan setiap assertions apa saja. (c) setiap orang diperbolehkan untuk mengajukan suatu keputusan apasaja ke dalam diskursus.
Diposting oleh di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Langganan: Posting Komentar (Atom)

Entri Populer

MARI BERGABUNG DAN DISKUSI YUK !!!

BAGI PENCINTA DAN PEMINAT SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI BOLEH MENGUTIP POSTING DI SINI. ASALKAN MENYEBUTKAN SUMBERNYA YA !!!

APA KOMENTAR ANDA DENGAN BLOG INI ?


Perkenalan

Suka duka jadi seorang antropolog lebih banyak sukanya, karena lebih banyak mengenal masyarakat dengan berbagai karakteristik dan keragaman mereka.


Siapa bilang mereka adalah masyarakat bodoh .......mereka justru adalah masyarakat yang pintar, arif terhadap lingkungan dan taat dalam menjalankan norma adat mereka.

Bekal ini digunakan untuk menyebarluaskan kearifan mereka di tengah masyarakat modern, yang katanya paling hebat. Tapi nyatanya.........???????

Potret Masyarakat Pesisir

Potret Masyarakat Pesisir

Pembangunan PLB

Pembangunan PLB

PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP POLITIK

1. Pengantar

Sejarah perkembangan partisipasi dan partai politik di Indonesia sangat mewarnai perkembangan demokrasi di Indonesia. Hal ini sangat mudah dipahami, karena partai politik dan partisipasi politik merupakan gambaran wajah peran rakyat dalam percaturan politik nasional atau dengan kata lain merupakan cerminan tingkat partisipasi politik masyarakat. Romantika kehidupan partai politik sejak kemerdekaan, ditandai dengan bermunculannya banyak partai (multi partai). Secara teoritikal, makin banyak partai politik memberikan kemungkinan yang lebih luas bagi rakyat untuk menyalurkan aspirasinya dan meraih peluang untuk memperjuangkan hak-haknya serta menyumbangkan kewajibannya sebagai warga negara. Banyaknya alternatif pilihan dan meluasnya ruang gerak partisipasi rakyat memberikan indikasi yang kuat bahwa sistem pemerintahan di tangan rakyat sangat mungkin untuk diwujudkan. Sebagaimana diketahui bahwa konflik memang sangat diperlukan untuk menumbuhkan kompetisi antarkontestan dan sekaligus menarik motivasi masing masing untuk melakukan koreksi, berbenah diri, dan mengejar ketinggalan dalam rangka memenangkan persaingan dalam merebut hati rakyat.

Pada gilirannya akan terjadi proses belajar dan proses pertumbuhan secara terus menerus menuju kearah lebih maju, lebih baik, dan lebih mensejahterakan rakyat. Namun bila kepentingan-kepentingan cenderung bersifat divergen dan kesadaran politik serta toleransi politik belum cukup memadai, maka banyaknya partai politik bisa menimbulkan keadaan makin meruncingnya perbedaan dan memperparah keruwetan, yang berimplikasi pada sulitnya manajemen politik untuk memelihara konflik pada tingkatan yang optimal. Dengan premis seperti itulah, maka pemerintah orde baru merasakan perlu untuk mereduksi partai politik agar menjurus ke dalam bentuknya yang lebih sederhana. Menurut jalan pemikirannya, tujuan yang ingin dicapai adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi makin berperannya partai politik di satu segi dan makin mudahnya pengendalian konflik dikala mencapai tingkatan yang dianggap membahayakan persatuan dan mengganggu jalannya pembangunan nasional pada segi yang lain. Oleh karena itulah, maka kemudian berdasarkan Undang-undang No. 3 Tahun 1975, partai politik yang semula jumlahnya cukup banyak direduksi menjadi tiga kekuatan politik saja, yaitu menjadi dua partai politik dan satu golongan karya (Golkar).

Patut diduga sebelumnya, bahwa rupanya upaya penyederhanaan partai politik lebih berat perkembangannya pada pengendalian konflik yang makin lama makin ketat dan melampaui batas toleransi yang sewajarnya bagi perkembangan partai politik. Pemerintah, terutama eksekutif makin kuat secara berlebihan dan partai politik makin lemah kekuasaannya sampai pada posisi yang tidak berdaya. Dalam kondisi seperti ini, jangankan dapat memainkan perannya untuk peningkatan partisipasi politik masyarakat, untuk bertahan hidup saja barangkali harus dengan bantuan pihak lain yang lebih memiliki kekuasaan. Implikasi selanjutnya, mudah diterka bahwa masyarakat dan rakyat tidak berdaya di satu sisi, dan kolusi, korupsi, dan nepotisme negatif merajalela tanpa hambatan dan makin lama makin tak terkendali.

Menyadari keadaan yang sangat distruktif bagi perkembangan negara dan bangsa, maka lahirlah gerakan reformasi yang tujuannya tidak lain untuk menghambat dan menghentikan proses dan praktik-praktik yang distruktif dan menggantinya dengan tatanan, proses, dan praktik-praktik yang konstruktif bagi perkembangan masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya gerakan reformasi berubah bentuknya secara lebih sistematik menjadi agenda nasional. Sejalan dengan upaya reformasi yang merupakan agenda nasional yang kemudian ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya Undang- undang No. 3 Tahun 1999, kehidupan kepartaian berubah kembali dengan kehidupan multi partai dan telah melahirkan 147 partai politik. Dengan mencermati uraian tersebut di atas, sangat mudah dimengerti bahwa ternyata sepak terjang peran partai politik sejak kemerdekaan sampai saat ini mengalami pasang dan surut dalam pembangunan bangsa khususnya peningkatan partisipasi politik masyarakat di dalam segenap aspek kehidupan pembangunan nasional. Peran partai politik yang bersifat pasang surut tersebut terutama dalam peningkatan partisipasi politik masyarakat terlihat dalam pasang surutnya peran sebagai wadah penyalur aspirasi politik, sarana sosialisasi politik, sarana rekrutment politik, dan sarana pengaturan konflik; karena keempat peran itu diambil alih oleh pemerintah khususnya eksekutif yang didukung oleh legislatif dan yudikatif.


2. Konsep Partai dan Partisipasi Politik.

Sistem politik demokrasi modern adalah sistem demokrasi perwakilan yang tidak bisa dilepaskan dari keberadaan partai politik. Di negara demokrasi, partai politik adalah suatu keniscayaan karena berkaitan erat dengan kemunculan lembaga-lembaga perwakilan sebagai sarana politik untuk mewujudkan aspirasi rakyat. Prinsip pemerintahan demokrasi, yakni "oleh rakyat" diwujudkan dengan adanya partai politik dan "dari rakyat" dapat diukur dari hasil pemilihan umum yang bersifat umum, langsung, bebas, rahasia, dan adil. Setidaknya ada tiga teori yang menjelaskan tentang kemunculan partai politik.

  1. Teori kelembagaan. Teori itu menyatakan bahwa munculnya partai politik karena dibentuk oleh kalangan legislatif untuk mengadakan kontak dengan masyarakat.

  2. Teori situasi historis yang menyatakan bahwa adanya partai politik sebagai jawaban untuk mengatasi krisis yang ditimbulkan oleh perubahan masyarakat secara luas berupa krisis legitimasi, integrasi, dan partisipasi.

  3. Teori pembangunan yang mengungkapkan bahwa kelahiran partai politik merupakan hasil produk modernisasi sosial ekonomi.

Selanjutnya kemunculan partai politik setidaknya memiliki lima fungsi politik yang sangat penting.

  1. Sarana sosialisasi politik di mana partai melakukan kegiatan dalam proses pembentukan sikap dan orientasi politik masyarakat.

  2. Sarana komunikasi politik, yakni peran parpol sebagai agen penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah.

  3. Rekrutmen politik di mana parpol melakukan seleksi dan pengangkatan individu atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peran dalam sistem politik.

  4. Pengelola konflik. Yaitu parpol berfungsi untuk mengendalikan konflik melalui cara-cara dialog, menampung, dan memadukan aspirasi maupun kepentingan dari pihak-pihak yang berkonflik.

  5. Artikulasi dan agregasi kepentingan politik di mana parpol memiliki peran penting dalam menyalurkan aspirasi dan kepentingan pemilihnya.

Sekarang masalahnya adalah; sejauhmanakah keterlibatan masyarakat dalam kegiatan partai politik ?. Dan bagaimana pula bentuk partisipasi politiknya ?.

Untuk kasus dewasa ini, memasuki lembaga legislatif mau-tidak mau harus melalui partai politik. Keterlibatan dalam partai politik adalah juga bentuk dari partisipasi politik. Berbicara tentang keterlibatan atau partisipasi politik, tentu saja kita tidak dapat menghindarkan diri dari diskusi tentang partisipasi politik menurut disiplin ilmu politik. Mely G. Tan (1992) dalam Yulfita (1995) membedakan partisipasi politik dalam dua aspek, yaitu dalam arti sempit dan luas. Dalam arti sempit berupa keikutsertaan dalam politik praktis dan aktif dalam segala kegiatannya, sedangkan dalam arti luas, berupa keikutsertaan secara aktif dalam kegiatan yang mempunyai dampak kepada masyarakat luas, mempunyai kemampuan, kesempatan, dan kekuasaan dalam pengambilan keputusan yang mendasar yang menyangkut kehidupan orang banyak. Budiardjo (1981) menyatakan partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memiliki pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah.

Kalau Huntington dijuluki sebagai bapaknya partisipasi politik, maka David Easton dapat pula dijuluki sebagai bapaknya teori sistem politik. Analisa teori sistem politik David Easton, memang paling mudah untuk dicermati - dalam kerangka sistem politik yang demokrasi, sebab alur pikirnya sangat sederhana, tetapi kegunaannya sangat luar biasa. Dalam teorinya yang sederhana, yakni ;

-->- input --> proses --> output -->-
|----------------------------------|
|----------------------------------|
--<---------- Masyarakat ---------<--


Melihat proses tersebut di atas, dapat diasumsikan, seorang penguasa mengeluarkan (output) peraturan atau prundang-undangan, sampai di masyarakat, masyarakat bisa setuju atau sebaliknya tanggapanya (input), akan diproses kembali oleh sang penguasa untuk kemudian dikeluarkannya kembali peraturan yang dapat diterima oleh masyarakat. Dan demikian selanjutnya.

Dalam teori ini ada dua ciri pelaku partisipasi politik, yang membedakan seseorang berpartisipasi dalam politik, yakni :

  1. Yang dimobilisasikan

  2. Otonom
    Sikap politik pada kelompok pertama (yang dimobilisasikan), biasanya tampak orang tersebut sangat fanatik. Karena orang tersebut, hanya sok-sok an, sehingga yang ia tahu hanya berpihak, berpihak dan berpihak. Sedangkan strategi untuk memenangkannya - karena ia memang tidak paham, hanyalah melawan orang atau kelompok di luar dirinya, atau di luar kelompoknya.

Lain halnya dengan orang-orang yang mempunyai sikap otonom, biasanya mereka mengikutinya dengan seksama, menganalisanya, baik buruknya dari partai yang ingin ia dukung. Sehingga sikap otonom ini sangat sukar dipengaruhi untuk menjadi ugal-ugalan.

Pertanyaannya, siapakah diri Anda, apakah Anda kelompok pertama atau kedua?. Yang perlu kita ketahuai adalah, apakah kita sudah mempunyai kedewasaan berpolitik, atau belum?.

Khusus berkaitan dalam bidang partisipasi politik, menurut Rush dan Althoff (1983) untuk dapat melihat sejauhmana keikutsertaan seseorang dalam kegiatan politik dapat dilihat dari hierarki partisipasi politik yang dilakukannya. Hierarki partisipasi politik itu dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 1.1

Hierarki Partisipasi Politik


Menduduki Jabatan politik dan administratif



Mencari jabatan politik atau administratif



Keanggotaan aktif suatu organisasi politik



Keanggotaa pasif suatu organisasi politik



Keanggotaan aktif suatu organisasi semu politik



Keanggotaan pasif suatu organisasi semu politik



Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, kampanye dan sebagainya


Partisipasi dalam diskusi politik informal minat umum


Pemberian suara (voting)

Sumber: Rush dan Althoff, 1983


Masih menurut Rush dan Althoff (1983) hierarki partisipasi yang berupa tingkatan itu, bukanlah merupakan prasyarat bagi jenis partisipasi suatu tingkatan berikutnya, walaupun mungkin berlaku bagi tipe-tipe partisipasi tertentu. Kemudian dari skema itu tampak bahwa bila hierarki partisipasi politik semakin naik, maka semakin mengecil volumenya, ini artinya bahwa; jenis partisipasi semakin ke atas semakin sedikit jumlahnya untuk diikuti oleh setiap individu.

Kemudian selain itu, banyak teori dan pendapat dari para ahli politik dan sosial yang mengatakan; karakteristik sosial seseorang, seperti status sosial ekonomi, kelompok ras atau etnik, usia, seks dan agama, baik mereka hidup di kota atau di pedesaan, semuanya akan mempengaruhi partisipasi politiknya. Dengan demikian, faktor seks, pendidikan dan geografis (desa-kota) tampaknya juga sangat berpengaruh dalam bentuk partisipasi politik. Pendapat ini didukung oleh Almond dan Verba, yang pernah melakukan penelitian dengan membandingkan seks dan jenjang pendidikan di beberapa negara, hasilnya mereka menyimpulkan:


Tabel 1.1

Keanggotaan Organisasi Sukarela dilihat dari Seks dan Pendidikan


Karakteristik

AS

Inggris

Jerman

Italia

Meksiko

%

%

%

%

%

Pria

68

66

66

41

43

Wanita

47

30

24

19

15

Pendidikan dasar atau kurang

46

41

41

25

21

Sedikit pendidikan lanjutan

55

55

63

37

39

Sedikit pendidikan universitas

80

92

62

46

68

Sumber : Almond dan Verba, 1963


Kesimpulan dari kajian Almond dan Verba (1963) ini tampak bahwa; pria lebih cenderung menjadi anggota organisasi sukarela daripada perempuan, dan partisipasinya bertambah dengan pertambahan pendidikan. Almond dan Verba (1963) juga mencatat bahwa; status pekerjaan yang lebih tinggi pada umumnya melibatkan keanggotaan asosiasi sukarela, walaupun hubungannya tidak seerat antara pendidikan dan afiliasi.

Asumsi konservatif yang diungkap oleh Almond dan Verba (1963), Russett (1964) serta Rush dan Althoff (1983) ini yang menjelaskan bahwa partisipasi politik sangat tergantung pada status sosial ekonomi sebagaimana dikutip di atas telah dipatahkan dalam kasus perempuan buruh pabrik garmen PT. Tongkyung Makmur Abadi di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Jakarta. Hasil penelitian disertasi Nurul Aini1 (61) ini memperlihatkan adanya partisipasi otonom dari buruh yang umumnya berstatus sosial ekonomi rendah. Menurut Nurul Aini dalam disertasi doktornya, mengatakan bahwa partisipasi politik muncul karena tekanan dan perlakuan tidak adil yang terus-menerus diterima dari pengusaha dan dilandasi kesadaran akan hak-hak yang harus diperjuangkan.

Bila asumsi hasil penelitian Nurul Aini itu benar maka kajian ini telah merontokkan asumsi konservatif lama tentang partisipasi politik yang selalu mengkaitkan dengan domisili desa-kota dan tinggi-rendahnya status sosial ekonomi.

Kemudian bila berbicara masalah partisipasi politik, partisipasi politik dapat diartikan sebagai keterlibatan (involvement) terhadap kehidupan politik yang diwujudkan dalam bentuk tindakan (action) dan dilakukan secara sukarela (voluntary). Dalam studi partisipasi politik, partisipasi politik juga seringkali didefinisikan sebagai tindakan —bukan keyakinan atau sikap— warganegara biasa, bukan elite politik, untuk mempengaruhi keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kepentingan publik, bukan suatu kelompok masyarakat keagamaan tertentu, dan dilakukan secara sukarela, bukan dipaksa.

Partisipasi politik bukanlah sejenis kepercayaan atau keimanan, tapi juga bukan sikap seseorang terhadap sesuatu. Partisipasi politik membutuhkan tindakan individu. Ia telah mencapai pada level psikomotorik seseorang yang diwujudkan dengan perbuatan, bukan lagi pada level kognitif dan afektif. Kemudian secara sederhana, jenis partisipasi politik terbagi menjadi dua:

  1. Partisipasi secara konvensional di mana prosedur dan waktu partisipasinya diketahui publik secara pasti oleh semua warga.

  2. Partisipasi secara non-konvensional. Artinya, prosedur dan waktu partisipasi ditentukan sendiri oleh anggota masyarakat yang melakukan partisipasi itu sendiri .

Jenis partisipasi yang pertama, terutama pemilu dan kampanye. Keikutsertaan dan ketidakikutsertaan dalam pemilu menunjukkan sejauhmana tingkat partisipasi konvensional warganegara. Seseorang yang ikut mencoblos dalam pemilu, secara sederhana, menunjukkan komitmen partisipasi warga. Tapi orang yang tidak menggunakan hak memilihnya dalam pemilu bukan berarti ia tak punya kepedulian terhadap masalah-masalah publik. Bisa jadi ia ingin mengatakan penolakan atau ketidakpuasannya terhadap kinerja elite politik di pemerintahan maupun partai dengan cara golput.

Sementara bentuk partisipasi politik yang kedua biasanya terkait dengan aspirasi politik seseorang yang merasa diabaikan oleh institusi demokrasi, dan karenanya, menyalurkannya melalui protes sosial atau demonstrasi. Wujud dari protes sosial ini juga beragam, seperti memboikot, mogok, petisi, dialog, turun ke jalan, bahkan sampai merusak fasilitas umum. Selain itu, partisipasi politik dapat pula mengambil bentuk yang aktif dan yang pasif; tersusun mulai dari menduduki jabatan dalam organisasi sedemikian rupa, sampai kepada memberikan dukungan keuangan dengan jalan membayar sumbangan atau iuran keanggotaan. Kegiatan pemberian suara dapat dianggap sebagai bentuk partisipasi politik aktif paling kecil (lihat gambar 1.1), karena hal itu menuntut suatu keterlibatan minimal, yang akan berhenti jika pemberian suara telah terlaksana.

Selain membicarakan masalah partisipasi politik aktif, ada baiknya juga perlu dijelaskan macam-macam alasan mereka tidak ikut serta dalam kegiatan politik. Ketidakikutsertaan mereka ini, dapat disebabkan oleh alasan yang berbeda-beda. Penyebab ketidakikutsertaan mereka ini dapat disebabkan:

  1. Apati (masa bodoh), secara sederhana diartikan sebagai tidak punya minat atau perhatian terhadap orang lain, situasi atau gejala-gejala disekitarnya. Mengapa mereka memiliki sikap apatis, paling tidak ada 3 alasan pokok untuk menerangkan adanya apatis:

    1. Adanya konsekuensi yang ditanggung dari aktivitas politik. Hal ini dapat mengambil beberapa bentuk: individu dapat merasa, bahwa aktivitas politik merupakan ancaman terhadap berbagai aspek kehidupannya. Umpamanya; aktivitas politik yang ia ikuti dikuatirkan akan dapat mengancam eksistensi keluarganya; posisi sosialnya akan terganggu atau rusak dan lain sebagainya.

    2. Adanya anggapan aktivitas politik yang dilakukannya hanya akan sia-sia saja. Sebagai individu tunggal ia tidak mampu mempengaruhi iklim politik, ia merasa bahwa kekuatan politik selalu berada di luar kontrol dirinya sehingga apapun yang ia lakukan dianggap hanya akan sia-sia saja.

    3. Kehidupan politik dianggap kurang begitu memuaskan, partisipasi politik dianggap sebagai hasil yang sama sekali tidak layak bagi pemenuhan kebutuhan pribadi dan kebutuhan materinya.

  2. Sinisme, seperti halnya apati, meliputi kepasifan dan ketidak aktifan relatif, merupakan satu sikap yang dapat diterapkan baik pada aktivitas maupun ketidak aktifan. Secara politis sinisme menampilkan diri dalam bentuk; perasaan bahwa politik itu kotor, menjadi politisi itu tidak dapat dipercaya dan lain sebagainya.

  3. Alienasi politik sebagai perasaan keterasingan seseorang dari politik dan pemerintahan masyarakat dan kecenderungan berfikir mengenai pemerintahan dan politik bangsa, yang dilakukan oleh orang lain untuk orang-orang lain, mengikuti sekumpulan aturan-aturan yang tidak adil. Dianggapanyalah bahwa kegiatan politik yang dilakukan oleh penguasa hanya menguntungkan mereka saja, tetapi tidak bagi dirinya.

  4. Anomie, perasaan kehilangan nilai dan ketiadaan arah, dalam mana individu mengalami perasaan ketidak efektifan dan bahwa para penguasa bersikap tidak perduli yang mengakibatkan devaluasi daripada tujuan-tujuan dan hilangnya urgensi untuk bertindak.


3. Kegunaan partisipasi politik dalam kehidupan sehari-hari

Khusus di bidang politik, masih ada anggapan bahwa dunia politik itu identik dengan dunia maskulin dan penuh intrik. Anggapan ini muncul akibat adanya “image“ yang tidak sepenuhnya tepat tentang kehidupan politik; yaitu bahwa politik itu kotor, keras, penuh intrik, dan semacamnya, yang diidentikkan dengan karakteristik laki-laki. Selain itu pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik juga cenderung masih rendah. Akibatnya, jumlah masyarakat yang terjun di dunia politik kecil, termasuk di negara-negara yang tingkat demokrasinya dan persamaan hak asasinya cukup tinggi. Sebenarnya partisipasi politik masyarakat sangat penting berkaitan dengan:

  1. Partisipasi politik masyarakat dapat diarahkan untuk mengubah keputusan-keputusan penguasa, juga menggantikan atau bahkan mempertahankan suatu kekuasaan.

  2. Dalam bentuk institusi, partisipasi politik dapat diarahkan untuk mengubah ataupun mempertahankan organisasi sistem politik yang sudah ada, beserta aturan-aturan permainan politiknya.

Selain apa yang dijelaskan di atas, ada beberapa faktor Pendukung dan Penghambat Terhadap Peran Partai Politik dalam Peningkatan Partisipasi politik Masyarakat. Faktor-faktor pendukung bagi penguatan peran partai politik dalam peningkatan partisipasi politik masyarakat antara lain yang terpenting adalah:

  1. Masih diterimanya Pancasila serta pembukaan UUD 1945 dan keinginan untuk mengamandemen UUD 1945 merupakan wujud kesadaran berpolitik yang berakar kepada demokratisasi;

  2. Masih berjalan dan kuatnya struktur politik dengan semakin mantapnya kearah demokratisasi;

  3. Makin tingginya kesadaran politik masyarakat, ditunjukkan dengan pelaksanaan pemilu yang berlangsung aman, langsung, umum, bebas dan rahasia; dan

  4. Masih tingginya atensi politik terhadap penyelenggaraan kepemimpinan nasional, menunjukkan sikap mengarah kedewasaan berpolitik.

Faktor-faktor penghambat bagi penguatan peran partai politik dalam peningkatan partisipasi politik masyarakat antara lain yang terpenting adalah:

  1. Masih kurang ditaatinya peraturan, perundangan tentang mengeluarkan pendapat dan berkumpul serta masih diragukannya RUU KKN walaupun sudah diperbaiki dan disempurnakan;

  2. Kurangnya dilaksanakan dalam sikap dan tindakan yang lebih mengutamakan kepentingna nasional, dapat mengakibatkan melesetnya arah ketujuan nasional;

  3. Proses demokrasi dengan partai yang sangat banyak dapat memungkinkan lambatnya proses politik;

  4. Kemenangan pro kemerdekaan di Timor Timor menyebabkan suhu politik semakin hangat, ditambah masalah Aceh dan Ambon yang belum tuntas menyebabkan elit politik menggunakan suasana tersebut untuk mendapatkan keuntungan bukan justru memecahkan permasalahan;

  5. Masih adanya ide sparatis yang justru timbul pada saat situasi politik dan ekonomi lemah, serta dihadapkannya TNI dan Polri dalam front politik serta keamanan yang sangat luas.

Sedangkan faktor-faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat dapat diidentifikasikan antara lain:

  1. Faktor Sosial Ekonomi ; Kondisi sosial ekonomi meliputi tingkat pendapatan, tingkat pendidikan dan jumlah keluarga.

  2. Peran serta politik masyarakat didasarkan kepada politik untuk menentukan suatu produk akhir. Faktor politik meliputi :

    1. Komunikasi Politik, antara pemerintah (parpol) dan rakyat sebagai interaksi antara dua pihak yang menerapkan etika

    2. Kesadaran Politik, menyangkut pengetahuan, minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik. Tingkat kesadaran politik diartikan sebagai tanda bahwa warga masyarakat menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan dan atau pembangunan.

    3. Pengetahuan Masyarakat terhadap Proses Pengambilan Keputusan. Pengetahuan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan akan menentukan corak dan arah suatu keputusan yang akan diambil

    4. Kontrol Masyarakat terhadap Kebijakan Publik. Kontrol masyarakat terhadap kebijakan publik yakni masyarakat menguasai kebijakan publik dan memiliki kewenangan untuk mengelola suatu obyek kebijakan tertentu. Kontrol untuk mencegah dan mengeliminir penyalahgunaan kewenangan dalam keputusan politik, kontrol masyarakat dalam kebijakan publik adalah the power of directing. Juga mengemukakan ekspresi politik, memberikan aspirasi atau masukan (ide, gagasan) tanpa intimidasi yang merupakan problem dan harapan rakyat, untuk meningkatkan kesadaran kritis dan keterampilan masyarakat melakukan analisis dan pemetaan terhadap persoalan aktual dan merumuskan agenda tuntutan mengenai pembangunan politik .

  3. Faktor Fisik Individu dan Lingkungan Faktor fisik individu sebagai sumber kehidupan termasuk fasilitas serta ketersediaan pelayanan umum. Faktor lingkungan adalah kesatuan ruang dan semua benda, daya, keadaan, kondisi dan makhluk hidup, yang berlangsungnya berbagai kegiatan interaksi sosial antara berbagai kelompok beserta lembaganya.

  4. Faktor Budaya, Budaya politik atau civic culture merupakan basis yang membentuk demokrasi, etika politik maupun teknik penerapannya. Termasuk di dalamnya adalah pengetahuan, sikap, dan kepercayaan politik.


4. PENUTUP.

Beberapa permasalahan penting yang sekiranya dapat diangkat sebagai suatu deskripsi indikatif yang merupakan titik-titik tegas dari keseluruhan substansi yang dibahas antara lain adalah:

  1. Peran partai politik dalam peningkatan partisipasi politik masyarakat khususnya peran sebagai wadah penyalur aspirasi politik, sarana sosialisasi politik, sarana rekrutmen, dan sarana pengatur konflik masih belum optimal. Dalam rangka untuk mengoptimalkan peran partai politik tersebut telah disampaikan konsepsi penguatan peran partai politik dalam peningkatan partisipasi politik masyarakat, antara lain melalui pembangunan sistem kehidupan yang demokratis dan stabil yang dijabarkan dalam strategi pengembangan partisipasi politik masyarakat dan pembenahan mekanisme hubungan antar komponen dalam sistem politik; dan dalam implementasinya diwujudkan dalam bentuk upaya restrukturisasi, refungsionalisasi, dan revitalisasi partai politik dan berbagai aspek yang terkait.

  2. Untuk menjamin berjalannya peran partai politik dalam peningkatan partisipasi politik masyarakat secara optimal, diperlukan keselarasan dan keseimbangan hubungan antar kekuatan sosial politik dan keseimbangan serta keselarasan peran partai politik itu sendiri baik sebagai wadah penyalur aspirasi rakyat, sarana sosialisasi politik, sarana rekrutmen politik, maupun sebagai sarana pengatur konflik. Hal yang terakhir ini perlu digaris bawahi karena keempat peran tersebut pada hakikatnya saling terkait dan bersifat saling mendukung satu dengan yang lain.

  3. Prospek perkembangan peran partai politik dalam peningkatan partisipasi politik masyarakat sangat tergantung pada kondisi politik secara makro dan tingkat kedewasaan elit politik dalam memainkan perannya sebagai penggerak dan pengorganisasi komponen komponen politik dan kemasyarakatan. Tingkat kesadaran politik rakyat yang sudah cukup tinggi yang terrefleksi dari keberhasilan dalam pelaksanaan Pemilu secara jurdil, luber, dan aman; tidak boleh diposisikan pada situasi yang justru mengakibatkan berbaliknya ketidakpercayaan rakyat terhadap partai politik. Sebab hal itu akan sangat menyulitkan dalam upaya peningkatan peran partai politik dalam peningkatan partisipasi politik masyarakat.

  4. Dalam rangka penguatan peran partai politik untuk peningkatan partisipasi politik masyarakat, harus didahului atau terlebih dahulu harus diberdayakan partai politik itu sendiri dalam kancah percaturan politik nasional dengan menempatkannya pada posisi yang kuat dan memiliki daya tawar yang cukup memadai. Caranya adalah dengan restrukturisasi, refungsionalisasi, dan revitalisasi partai politik baik yang menyangkut struktur, mekanisme, budayanya, serta kapasitasnya dalam melakukan fungsinya sebagai saluran komunikasi politik.


Daftar Rujukan.

Arbi Sanit, Ormas dan Politik, Lembaga Studi Informasi dan Pembangunan, Jakarta, 1995

Bruce M Russett, et al. World Bank Hand Book of Political and Social Indication, New Haven, Conn, 1964.

Gabriel A. Almond dan Sydney Verba, The Civic Culture, Princeton, 1963

Michael Rush dan Phillip Althoff, Pengantar Sosiologi Politik, alih bahasa Kartini Kartono, CV Rajawali Jakarta, 1983

Morris Rosenberg, Some Determinant of Political Apathy, Public Opinion Quarterly, 1954 349-366

Samuel P Huntington dan Joan M.Nelson, Partisipasi Politik Tak Ada Pilihan Mudah, PT. Sangkala Pulsar, Jakarta, tanpa tahun.


1 Anonim, Status Sosial Ekonomi Tidak Pengaruhi Partisipasi Politik, Harian Kompas 2 Agustus 2002