Senin, Juli 27, 2009

METODE PEMECAHAN MASALAH

1. Pendahuluan.

Kondisi masyarakat hari ini menghendaki serba instant, semuanya memiliki keinginan dapat ditempuh dengan kemudahan, tanpa memerlukan pengorbanan dan kerja keras dalam meraih harapan atau cita-cita. Sikap ini tidak salah, tetapi ada konsekwensi atau resiko atas sikap dan perilaku demikian.

Kecenderungan seperti ini banyak faktor yang mempengaruhi, baik dari sisi internal psikologis individu yang bersangkutan maupun faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi, bahkan telah dan sering terjadi pada sebagian besar masyarakat suatu sikap menolak untuk menerima informasi-informasi yang baru, terlebih lagi jika informasi tersebut disajikan melalui forum-forum penyuluhan, terdapat ada rasa bosan, enggan, bersikap negatif, tidak ada tertarik untuk mendengarkan dan menerima suatu isue/berita yang menjajikan perubahan hidup dan kehidupan lebih baik.

Contoh kasus

Kusdarmanto menghempaskan tubuhnya diatas kursi reot di pojok beranda rumahnya yang sederhana. Hari Minggu pagi itu, seperti sudah sering terjadi sebelumnya pertengkaran pecah lagi. Bahkan lebih seru. Kalau memperturutkan perasaan, hatinya terasa panas, marah, kecewa, juga sedih. Sebagai karyawan kecil disebuah usaha percetakan dengan upah harian Rp.40.000,-, ia merasa sudah bekerja keras. Namun setiap kali uang belanja dapur habis, isterinya selalu uring-uringan dan menganggap dirinya sebagai suami yang tidak bertanggung-jawab.

Kalau sudah seperti itu, ia sulit tinggal diam dan bersabar. Layaknya seorang pesilat, ia terpaksa membela diri, berkelit dan menangkis. Pertengkaran semakin meruncing. Sepasang anaknya yang telah mendekati remaja nampak tertekan, masuk kamar dan membisu. Di hari Minggu yang cerah itu, ia tak bisa istirahat dengan santai, bercanda dengan anak-anak dan bercengkerama dengan isteri tercinta seperti orang-orang lain. Hatinya tertekan, darahnya mendidih oleh amarah dan kekecewaan.

Kumpulan kasbon kepada bosnya di pekerjaan Rp.150.000,- sudah sering ditagih, dia hanya bisa mundur, berjanji dan mundur lagi. Untuk menambah penghasilan, dia sudah minta kerja lembur dua jam sehari, tiga hari dalam seminggu, dengan tambahan upah Rp.15.000,- perjam. Namun tetap saja tidak dapat mencukupi biaya hidup rumah tangga.

“Suami kurang tanggung-jawab, malah menuduh isteri hidup boros. Apakah saya telah berfoya-foya membelanjakan nafkahmu untuk membeli emas perhiasan gelang-kalung untuk diri saya sendiri heee?. Tidak sesenpun! Penghasilan kita memang tidak cukup. Apakah sumbangan kepada orang tua yang Rp.100.000,- sebulan itu harus dihentikan?. Dimana-mana suamilah yang wajib mencari nafkah. Jangan hanya menyalahkan orang lain saja. Mana si Bambang merengek minta play station, mana utang belanjaan di warung Bu Sastro sudah membengkak jadi Rp. 200.000,- Huuuh pusing. Saya malu terus menerus ngutang. Saya malu, maluuuu.” teriak Sulastri sambil terisak.

Kusdarmanto tertegun dalam duduknya. Suara isak tangis isterinya sayup-sayup antara terdengar dan tidak. Jiwanya menerawang jauh melayang ke masa lalu, 17 tahun silam. Ketika itu Sulastri yang kini menjadi isterinya adalah gadis remaja yang cantik, adik kelasnya di SMEA. Sebagaimana layaknya gadis manis yang mulai tumbuh, dikelilingi banyak kumbang. Ia beruntung memenangkan persaingan dan menyunting pujaan hatinya itu, beberapa tahun setelah tamat dari sekolah. Namun kini dalam perjalanan hidup, batinnya mengaku kalah oleh nasib dan kehidupan yang melarat. Merenungkan kenyataan itu, ia merasa tidak dapat membahagiakan isterinya. Belasan tahun membawanya hidup bersama dalam kemiskinan. Ingatan itu membuat hatinya iba, amarahnya menjadi surut, mengalah, dan mulai bicara lembut kepada isterinya. Begitulah biasanya akhir dari pertengkaran.

Jika kasus sebagaimana diatas, apabila yang bersangkutan diminta untuk hadir dalam forum-forum penyuluhan, akan dihadapkan pada suatu sikap :

· Menolak jika materi penyuluhan, karena tidak memberikan solosi atas kesulitan yang dihadapi

· Enggan untuk partisipatif dalam forum penyuluhan, merasa materi yang disajikan tidak membantu memecahkan persoalan

· Merasakan tidak ada kepentingan yang terkait dengan keinginan yang diharapkan.

Untuk itulah, pendekatan yang digunakan agar ada kesediaan untuk mau menerima dan partisipatif dalam forum-forum penyuluhan, maka terdapat beberapa pendekatan.


2. Konsultasi Pemecahan Masalah

Konsultasi pemecahan masalah tidak hanya dilakukan dengan profesi lain (dokter, guru), melainkan dengan sistem klien lainnya. Konsultasi tidak pula hanya berupa pemberian dan penerimaan saran-saran, melainkan merupakan proses yang ditujukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pilihan-pilihan dan mengidentifikasi prosedur-prosedur bagi tindakan-tindakan yang diperlukan.

Konsultasi dilakukan sebagai bagian dari kerjasama yang saling melengkapi antara sistem klien dan pekerja sosial (penyuluh) dalam proses pemecahan masalah. Pekerja sosial membagi secara formal pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya, sedangkan klien membagi pengalaman personal, organisasi atau kemasyarakatan yang pernah diperoleh semasa hidupnya. Dalam proses pemecahan masalah, pendampingan sosial dapat dilakukan melalui serangkaian tahapan yang biasa dilakukan dalam praktek pekerjaan sosial pada umumnya, yaitu:

1. Pemahaman kebutuhan dan persuasi,

2. Perencanaan dan penyeleksian program,

3. Penerapan program,

4. Evaluasi dan pengakhiran.

Pengembangan masyarakat melalui tenaga penyuluh bukanlah model ekonomi-rasionalistik dalam sistem perencanaan. Melainkan sebuah model sosiologis yang menyarankan urutan perencanaan berdasarkan proses penstrukturan pembuatan keputusan dalam berbagai phase perencanaan. Dalam mengembangkan model ini, perencanaan sangat memperhatikan proses dan situasi dimana berbagai kelompok yang terbagi berdasarkan keahlian, kepentingan, konsep-konsep retoris dan ideologis, perlu dilibatkan bersama dalam merancang sebuah program atau perubahan sosial.

Kerangka pemecahan masalah dalam pemberdayaan dan pengembangan kapasitas masyarakat harus dilakukan dengan penekanan Prinsip Kemandirian, di mana penyuluh hanya membantu pada tahap awal kegiatan yaitu dengan menyelenggarakan pelatihan atau fasilitasi, selanjutnya masyarakat desa harus mampu mandiri.

Sedangkan prinsip pendekatan dalam kegiatan ini diarahkan dalam beberapa pola, yaitu:

1. Acceptable. Prinsip ini dimaksudkan bahwa dalam setiap keputusan yang diambil dan kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan dalam program pemberdayaan ini dapat diterima dan didayagunakan oleh masyarakat. Pola pendekatan diarahkan sesuai dengan kemampuan dan daya nalar masyarakat binaan.

2. Transparansi. Prinsip ini dimaksudkan bahwa kegiatan dilaksanakan dalam program pemberdayaan dapat dikelola oleh masyarakat secara terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan. Faktor keterbukaan dan transparansi dalam pengelolaan dan pelaksanaan program merupakan unsur penting yang perlu mendapat perhatian untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan program. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat mengetahui dengan jelas maksud dan tujuan serta sasaran program beserta sumberdananya. Dengan adanya transparansi diharapkan masyarakat akan mendukung dan membantu pelaksanaan program sepenuhnya, sekaligus melakukan pengawasan dalam pelaksanaannya sehingga dapat meminimalisasi terjadinya penyimpangan.

3. Accountable. Prinsip ini dimaksudkan bahwa pelaksanaan seluruh kegiatan program pemberdayaan masyarakat beserta hasil-hasilnya yang dicapai harus dapat dipertanggung jawabkan baik secara ilmiah, metodologis dan keterserapan mereka dalam menerima binaan dari tim penyuluh.

4. Suistanable dan Profit. Pelaksanaan program pemberdayaan dan hasil-hasilnya harus dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan baik internal maupun internal. Pola pembinaan harus pula dianggap menguntungkan bagi masyarakat, sehingga masyarakat mau meneruskan pola hasil pembinaan secara berkelanjutan karena dianggap menguntungkan.

Selanjutnya secara ringkas, proses pengembangan dan penelaahan masalah dalam pengembangan masyarakat dapat disajikan berikut ini:

Tahap I : Eksplorasi masalah

Tahap II : Eksplorasi Pengetahuan

Tahap III : Pengembangan Prioritas

Tahap IV : Pengembangan Program

Tahap V : Evaluasi Program

Selanjutnya rancangan evaluasi dilakukan tergambarkan sebagai berikut:

KONSEP PROSES PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI


Untuk dapat melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi, sedikitnya terdapat empat aspek yang perlu diperhatikan. Keempat aspek tersebut adalah sebagai berikut :

A. Penentuan lingkup pengamatan

Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi diperlukan adanya suatu batasan pengamatan, sehingga pelaksanaan kegiatan monitoring dan evalausi dapat dilakukan secara lebih terarah. Batasan pengamatan ini dapat mencakup aktor pelaksana, wilayah pengamatan, dan objek-objek pengamatan lainnya. Lebih lanjut, masing-masing objek pengamatan tersebut dapat dibedakan berdasarkan objek yang terkait langsung maupun tidak terkait langsung dengan pelaksanaan kegiatan. Dalam hal ini obyek pengamatan adalah pra dan pasca pembinaan dilakukan pada mereka. Apakah mereka sudah paham atau belum tentang materi pelatihan.

B. Penentuan indikator, parameter, dan skala penilaian

Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan berdasarkan pengamatan dan analisis terhadap suatu indikator pengamatan. Indikator pengamatan disusun untuk setiap batasan pengamatan monitoring dan evaluasi kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator tersebut kemudian dijabarkan dalam beberapa parameter pengamatan berikut dimensi/skala penilaian dari parameter tersebut. Penentuan parameter berikut dimensi nilai parameter (berupa satuan penilaian kualitatif maupun kuantitatif) dilakukan dengan memperhatikan aspek praktis dan teoritis, terutama ditinjau dari kedudukan parameter tersebut dalam merefleksikan kondisi suatu kegiatan.

C. Penentuan model pengumpulan data (monitoring)

Data yang dikumpulkan akan terkait dengan indikator dan parameter yang telah ditetapkan untuk setiap objek pengamatan dari monitoring dan evaluasi yang dilakukan. Penentuan model pengumpulan data ini mencakup :

  • sumber data (data primer) yang dilakukan secara wawancara terpimpin
  • jenis data (data kualitatif dan kuantitatif)
  • teknik (alat/cara) pengumpulan data

D. Penentuan model analisis evaluasi

Hasil evaluasi akan ditentukan oleh ketepatan pemilihan/penyusunan model analisis evaluasi yang digunakan berikut cara menginterpretasi dari hasil/keluaran model analisis tersebut. Pengembangan model analisis evaluasi umumnya didasarkan pada suatu rumusan matematis yang bersumberkan indikator-parameter-skala penilaian parameter baik untuk setiap objek pengamatan maupun keseluruhan objek pengamatan sebagai varibel masukannya (input).

3. Metode Pemecahan Masalah.

Dengan bertambah kompleksnya lingkungan dan permasalahan yang ada dalam masyarakat, maka peran tenaga penyuluh sebagai agen perubahan dan pembangunan menjadi sangat penting. Sebagai tenaga penyuluh maka seringkali dihadapkan pada suatu pembuatan suatu keputusan.

Sebelum membuat suatu keputusan dalam memecahkan suatu masalah, maka perlu memproses data yang tersedia menjadi sebuah informasi. Berdasarkan informasi yang ada kita dapat membuat suatu keputusan. Suatu masalah biasanya datang tidak terduga seperti sebuah pertanyaan yang tidak ada jawabannya. Bukan berarti bahwa semua pertanyaan mempunyai jawaban yang mudah, tetapi mungkin ada banyak respon untuk suatu pertanyaan. Apapun masalahnya, seorang tenaga penyuluh dapat membuat satu atau beberapa keputusan atau pilihan untuk memecahkannya.

Untuk itu tenaga penyuluh harus memiliki kemampuan ;

1. Mengidentifikasi suatu masalah ,

2. Mengetahui data yang dibutuhkan,

3. Proses yang dibutuhkan, dan

4. Output yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah dan biasanya dapat digambarkan dalam bentuk diagram atau tabel.

Ketika sebuah keputusan melibatkan beberapa pilihan, pendekatan analisis menjadi sangat berguna dalam memecahkan masalah. Dalam pendekatan ini, sangat penting untuk mendefinisikan suatu permasalahan secara jelas dan dimengerti sehingga benar-benar diketahui permasalahan yang sesungguhnya. Langkah selanjutnya adalah memikirkan sebanyak mungkin solusi yang mungkin kemudian memilah-milah keuntungan dan kerugiannya dari setiap solusi tersebut. Informasi ini digunakan untuk membuat sebuah keputusan.

Metode analisis untuk memecahkan masalah melibatkan daftar poin-poin yang baik dan jelek dari suatu pilihan. Namun Bagaimanapun juga kita mempunyai sebuah prioritas mana yang paling penting, dan kita dapat mengabaikan beberapa solusi atau output yang tidak termasuk dalam kategori ini. Evaluasi ini maksudnya untuk mengecek keputusan yang telah kita buat dengan melihat prioritas yang tertinggi. Apabila itu bukan merupakan prioritas yang tertinggi, kita perlu melihat pilihan yang ada dan mengecek apakah ada solusi yang lain yang lebih baik yang cocok dengan prioritas kita.

Pemecahan masalah dan cara penyelesaiannya dalam usaha, sebenarnya tidak begitu sukar jika masyarakat dan penyuluh sudah banyak pengalaman. Jika persoalan-persoalan sudah ditentukan dan semua informasi serta data-data masalah sudah dikumpulkan, seorang tenaga penyuluh harus mengidentifikasi semua cara pemecahan masalah yang dapat dilaksanakan.

Seorang penyuluh harus memandang sebuah permasalahan dari pelbagai sudut dan mencari cara baru untuk memecahkan masalahnya. Di bawah ini dikemukakan kriteria yang mungkin sangat berguna, jika seorang penyuluh ingin mengevaluasi pemecahan masalah yang dihadapinya.

a. Apakah ada masalah yang tidak dapat diselesaikan ?

b. Apakah pemecahan masalah itu dapat diterapkan dengan baik?

c. Apakah pemecahan masalah dapat didasarkan teori, logika dan pengalaman ?

d. Apakah pemecahan masalah itu sudah logis?

e. Apakah persoalan tambahan yang timbul dari hasil pemecahan masalah dapat diselesaikan dengan baik?

Adapun prosedur pemecahan masalah, dengan langkah-langkahnya dilaksanakan dengan menggunakan metode ilmiah sebagai berikut:

a. kenalilah persoalannya secara umum;

b. rumuskan persoalan dengan tepat dan benar;

c. identifikasikan persoalan utama yang ingin dipecahkan secara terkait;

d. Tentukan fakta-fakta dan data-data penting yang berkaitan dengan masalah.

e. Tentukan teori dan pendekatan pemecahan masalahnya

f. Pertimbangkanlah pelbagai kemungkinan jalan keluar dari problem tersebut.

g. Pilihlah jalan keluar yang dapat dilaksanakan dengan baik.

h. Periksalah, apakah cara penyelesaian masalah tersebut sudah tepat.

Langkah berpikir secara ilmiah dapat dilakukan dengan langkah-langkah yang sistematis, berorientasi pada tujuan, serta menggunakan metode tertentu untuk memecahkan masalah. Pada garis besarnya, pemikiran secara ilmiah dapat berlangsung di dalam memecahkan masalah dengan langkah-langkah sebagai berikut.

a. Merumuskan tujuan, keinginan, dan kebutuhan, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain.

b. Merumuskan permasalahan yang berhubungan dengan usaha untuk mencapai tujuan.

c. Menghimpun informasi relevan yang berhubungan dengan masalah yang dipikirkan.

d. Menghimpun fakta-fakta obyektif yang berhubungan dengan masalah yang dipikirkan.

e. Mengolah fakta-fakta deengan pola berpikir tertentu, baik secara induktif maupun deduktif.

f. Memilih alternatif yang dirasa paling tepat.

g. Menguji alternatif itu dengan mempertimbangkan hukum sebab akibat.

h. Menemukan dan meyakini gagasan.

i. Mencetuskan gagasan itu, baik secara lisan maupun tulisan.

4. Langkah-langkah pemecahan masalah.

Penyuluh harus punya kepercayaan diri yang teguh dan yakin bahwa telah menetapkan pemecahan-pemecahan yang tepat. Pemecahan masalah tidak selamanya menempuh pola kerja pikir yang teratur dan tetap. Pengalaman di dalam memecahkan masalah yang sama, kadang-kadang berbeda-beda. Berikut ini dikemukakan langkah-langkah dalam pemecahan masalah, yakni:

a. Menyadari dan memutuskan masalah.

b. Mengkaji masalah dan merumuskan masalah.

c. Mengumpulkan data-data.

d. Analisis data

e. Interpretasi dan verifikasi data.

f. Pengambilan keputusan.

g. Aplikasi kesimpulan.

Dari rangkaian tahap dan fase tersebut maka setiap permasalahan akan terselesaikan dengan baik, dan semua itu akan mudah dilakukan bila kemampuan penyuluh sudah teruji dan ditempa dengan pengalaman-pengalaman yang ada.

Diposting oleh di Tidak ada komentar:
Langganan: Postingan (Atom)

Entri Populer

MARI BERGABUNG DAN DISKUSI YUK !!!

BAGI PENCINTA DAN PEMINAT SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI BOLEH MENGUTIP POSTING DI SINI. ASALKAN MENYEBUTKAN SUMBERNYA YA !!!

APA KOMENTAR ANDA DENGAN BLOG INI ?


Perkenalan

Suka duka jadi seorang antropolog lebih banyak sukanya, karena lebih banyak mengenal masyarakat dengan berbagai karakteristik dan keragaman mereka.


Siapa bilang mereka adalah masyarakat bodoh .......mereka justru adalah masyarakat yang pintar, arif terhadap lingkungan dan taat dalam menjalankan norma adat mereka.

Bekal ini digunakan untuk menyebarluaskan kearifan mereka di tengah masyarakat modern, yang katanya paling hebat. Tapi nyatanya.........???????

Potret Masyarakat Pesisir

Potret Masyarakat Pesisir

Pembangunan PLB

Pembangunan PLB

PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP POLITIK

1. Pengantar

Sejarah perkembangan partisipasi dan partai politik di Indonesia sangat mewarnai perkembangan demokrasi di Indonesia. Hal ini sangat mudah dipahami, karena partai politik dan partisipasi politik merupakan gambaran wajah peran rakyat dalam percaturan politik nasional atau dengan kata lain merupakan cerminan tingkat partisipasi politik masyarakat. Romantika kehidupan partai politik sejak kemerdekaan, ditandai dengan bermunculannya banyak partai (multi partai). Secara teoritikal, makin banyak partai politik memberikan kemungkinan yang lebih luas bagi rakyat untuk menyalurkan aspirasinya dan meraih peluang untuk memperjuangkan hak-haknya serta menyumbangkan kewajibannya sebagai warga negara. Banyaknya alternatif pilihan dan meluasnya ruang gerak partisipasi rakyat memberikan indikasi yang kuat bahwa sistem pemerintahan di tangan rakyat sangat mungkin untuk diwujudkan. Sebagaimana diketahui bahwa konflik memang sangat diperlukan untuk menumbuhkan kompetisi antarkontestan dan sekaligus menarik motivasi masing masing untuk melakukan koreksi, berbenah diri, dan mengejar ketinggalan dalam rangka memenangkan persaingan dalam merebut hati rakyat.

Pada gilirannya akan terjadi proses belajar dan proses pertumbuhan secara terus menerus menuju kearah lebih maju, lebih baik, dan lebih mensejahterakan rakyat. Namun bila kepentingan-kepentingan cenderung bersifat divergen dan kesadaran politik serta toleransi politik belum cukup memadai, maka banyaknya partai politik bisa menimbulkan keadaan makin meruncingnya perbedaan dan memperparah keruwetan, yang berimplikasi pada sulitnya manajemen politik untuk memelihara konflik pada tingkatan yang optimal. Dengan premis seperti itulah, maka pemerintah orde baru merasakan perlu untuk mereduksi partai politik agar menjurus ke dalam bentuknya yang lebih sederhana. Menurut jalan pemikirannya, tujuan yang ingin dicapai adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi makin berperannya partai politik di satu segi dan makin mudahnya pengendalian konflik dikala mencapai tingkatan yang dianggap membahayakan persatuan dan mengganggu jalannya pembangunan nasional pada segi yang lain. Oleh karena itulah, maka kemudian berdasarkan Undang-undang No. 3 Tahun 1975, partai politik yang semula jumlahnya cukup banyak direduksi menjadi tiga kekuatan politik saja, yaitu menjadi dua partai politik dan satu golongan karya (Golkar).

Patut diduga sebelumnya, bahwa rupanya upaya penyederhanaan partai politik lebih berat perkembangannya pada pengendalian konflik yang makin lama makin ketat dan melampaui batas toleransi yang sewajarnya bagi perkembangan partai politik. Pemerintah, terutama eksekutif makin kuat secara berlebihan dan partai politik makin lemah kekuasaannya sampai pada posisi yang tidak berdaya. Dalam kondisi seperti ini, jangankan dapat memainkan perannya untuk peningkatan partisipasi politik masyarakat, untuk bertahan hidup saja barangkali harus dengan bantuan pihak lain yang lebih memiliki kekuasaan. Implikasi selanjutnya, mudah diterka bahwa masyarakat dan rakyat tidak berdaya di satu sisi, dan kolusi, korupsi, dan nepotisme negatif merajalela tanpa hambatan dan makin lama makin tak terkendali.

Menyadari keadaan yang sangat distruktif bagi perkembangan negara dan bangsa, maka lahirlah gerakan reformasi yang tujuannya tidak lain untuk menghambat dan menghentikan proses dan praktik-praktik yang distruktif dan menggantinya dengan tatanan, proses, dan praktik-praktik yang konstruktif bagi perkembangan masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya gerakan reformasi berubah bentuknya secara lebih sistematik menjadi agenda nasional. Sejalan dengan upaya reformasi yang merupakan agenda nasional yang kemudian ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya Undang- undang No. 3 Tahun 1999, kehidupan kepartaian berubah kembali dengan kehidupan multi partai dan telah melahirkan 147 partai politik. Dengan mencermati uraian tersebut di atas, sangat mudah dimengerti bahwa ternyata sepak terjang peran partai politik sejak kemerdekaan sampai saat ini mengalami pasang dan surut dalam pembangunan bangsa khususnya peningkatan partisipasi politik masyarakat di dalam segenap aspek kehidupan pembangunan nasional. Peran partai politik yang bersifat pasang surut tersebut terutama dalam peningkatan partisipasi politik masyarakat terlihat dalam pasang surutnya peran sebagai wadah penyalur aspirasi politik, sarana sosialisasi politik, sarana rekrutment politik, dan sarana pengaturan konflik; karena keempat peran itu diambil alih oleh pemerintah khususnya eksekutif yang didukung oleh legislatif dan yudikatif.


2. Konsep Partai dan Partisipasi Politik.

Sistem politik demokrasi modern adalah sistem demokrasi perwakilan yang tidak bisa dilepaskan dari keberadaan partai politik. Di negara demokrasi, partai politik adalah suatu keniscayaan karena berkaitan erat dengan kemunculan lembaga-lembaga perwakilan sebagai sarana politik untuk mewujudkan aspirasi rakyat. Prinsip pemerintahan demokrasi, yakni "oleh rakyat" diwujudkan dengan adanya partai politik dan "dari rakyat" dapat diukur dari hasil pemilihan umum yang bersifat umum, langsung, bebas, rahasia, dan adil. Setidaknya ada tiga teori yang menjelaskan tentang kemunculan partai politik.

  1. Teori kelembagaan. Teori itu menyatakan bahwa munculnya partai politik karena dibentuk oleh kalangan legislatif untuk mengadakan kontak dengan masyarakat.

  2. Teori situasi historis yang menyatakan bahwa adanya partai politik sebagai jawaban untuk mengatasi krisis yang ditimbulkan oleh perubahan masyarakat secara luas berupa krisis legitimasi, integrasi, dan partisipasi.

  3. Teori pembangunan yang mengungkapkan bahwa kelahiran partai politik merupakan hasil produk modernisasi sosial ekonomi.

Selanjutnya kemunculan partai politik setidaknya memiliki lima fungsi politik yang sangat penting.

  1. Sarana sosialisasi politik di mana partai melakukan kegiatan dalam proses pembentukan sikap dan orientasi politik masyarakat.

  2. Sarana komunikasi politik, yakni peran parpol sebagai agen penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah.

  3. Rekrutmen politik di mana parpol melakukan seleksi dan pengangkatan individu atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peran dalam sistem politik.

  4. Pengelola konflik. Yaitu parpol berfungsi untuk mengendalikan konflik melalui cara-cara dialog, menampung, dan memadukan aspirasi maupun kepentingan dari pihak-pihak yang berkonflik.

  5. Artikulasi dan agregasi kepentingan politik di mana parpol memiliki peran penting dalam menyalurkan aspirasi dan kepentingan pemilihnya.

Sekarang masalahnya adalah; sejauhmanakah keterlibatan masyarakat dalam kegiatan partai politik ?. Dan bagaimana pula bentuk partisipasi politiknya ?.

Untuk kasus dewasa ini, memasuki lembaga legislatif mau-tidak mau harus melalui partai politik. Keterlibatan dalam partai politik adalah juga bentuk dari partisipasi politik. Berbicara tentang keterlibatan atau partisipasi politik, tentu saja kita tidak dapat menghindarkan diri dari diskusi tentang partisipasi politik menurut disiplin ilmu politik. Mely G. Tan (1992) dalam Yulfita (1995) membedakan partisipasi politik dalam dua aspek, yaitu dalam arti sempit dan luas. Dalam arti sempit berupa keikutsertaan dalam politik praktis dan aktif dalam segala kegiatannya, sedangkan dalam arti luas, berupa keikutsertaan secara aktif dalam kegiatan yang mempunyai dampak kepada masyarakat luas, mempunyai kemampuan, kesempatan, dan kekuasaan dalam pengambilan keputusan yang mendasar yang menyangkut kehidupan orang banyak. Budiardjo (1981) menyatakan partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memiliki pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah.

Kalau Huntington dijuluki sebagai bapaknya partisipasi politik, maka David Easton dapat pula dijuluki sebagai bapaknya teori sistem politik. Analisa teori sistem politik David Easton, memang paling mudah untuk dicermati - dalam kerangka sistem politik yang demokrasi, sebab alur pikirnya sangat sederhana, tetapi kegunaannya sangat luar biasa. Dalam teorinya yang sederhana, yakni ;

-->- input --> proses --> output -->-
|----------------------------------|
|----------------------------------|
--<---------- Masyarakat ---------<--


Melihat proses tersebut di atas, dapat diasumsikan, seorang penguasa mengeluarkan (output) peraturan atau prundang-undangan, sampai di masyarakat, masyarakat bisa setuju atau sebaliknya tanggapanya (input), akan diproses kembali oleh sang penguasa untuk kemudian dikeluarkannya kembali peraturan yang dapat diterima oleh masyarakat. Dan demikian selanjutnya.

Dalam teori ini ada dua ciri pelaku partisipasi politik, yang membedakan seseorang berpartisipasi dalam politik, yakni :

  1. Yang dimobilisasikan

  2. Otonom
    Sikap politik pada kelompok pertama (yang dimobilisasikan), biasanya tampak orang tersebut sangat fanatik. Karena orang tersebut, hanya sok-sok an, sehingga yang ia tahu hanya berpihak, berpihak dan berpihak. Sedangkan strategi untuk memenangkannya - karena ia memang tidak paham, hanyalah melawan orang atau kelompok di luar dirinya, atau di luar kelompoknya.

Lain halnya dengan orang-orang yang mempunyai sikap otonom, biasanya mereka mengikutinya dengan seksama, menganalisanya, baik buruknya dari partai yang ingin ia dukung. Sehingga sikap otonom ini sangat sukar dipengaruhi untuk menjadi ugal-ugalan.

Pertanyaannya, siapakah diri Anda, apakah Anda kelompok pertama atau kedua?. Yang perlu kita ketahuai adalah, apakah kita sudah mempunyai kedewasaan berpolitik, atau belum?.

Khusus berkaitan dalam bidang partisipasi politik, menurut Rush dan Althoff (1983) untuk dapat melihat sejauhmana keikutsertaan seseorang dalam kegiatan politik dapat dilihat dari hierarki partisipasi politik yang dilakukannya. Hierarki partisipasi politik itu dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 1.1

Hierarki Partisipasi Politik


Menduduki Jabatan politik dan administratif



Mencari jabatan politik atau administratif



Keanggotaan aktif suatu organisasi politik



Keanggotaa pasif suatu organisasi politik



Keanggotaan aktif suatu organisasi semu politik



Keanggotaan pasif suatu organisasi semu politik



Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, kampanye dan sebagainya


Partisipasi dalam diskusi politik informal minat umum


Pemberian suara (voting)

Sumber: Rush dan Althoff, 1983


Masih menurut Rush dan Althoff (1983) hierarki partisipasi yang berupa tingkatan itu, bukanlah merupakan prasyarat bagi jenis partisipasi suatu tingkatan berikutnya, walaupun mungkin berlaku bagi tipe-tipe partisipasi tertentu. Kemudian dari skema itu tampak bahwa bila hierarki partisipasi politik semakin naik, maka semakin mengecil volumenya, ini artinya bahwa; jenis partisipasi semakin ke atas semakin sedikit jumlahnya untuk diikuti oleh setiap individu.

Kemudian selain itu, banyak teori dan pendapat dari para ahli politik dan sosial yang mengatakan; karakteristik sosial seseorang, seperti status sosial ekonomi, kelompok ras atau etnik, usia, seks dan agama, baik mereka hidup di kota atau di pedesaan, semuanya akan mempengaruhi partisipasi politiknya. Dengan demikian, faktor seks, pendidikan dan geografis (desa-kota) tampaknya juga sangat berpengaruh dalam bentuk partisipasi politik. Pendapat ini didukung oleh Almond dan Verba, yang pernah melakukan penelitian dengan membandingkan seks dan jenjang pendidikan di beberapa negara, hasilnya mereka menyimpulkan:


Tabel 1.1

Keanggotaan Organisasi Sukarela dilihat dari Seks dan Pendidikan


Karakteristik

AS

Inggris

Jerman

Italia

Meksiko

%

%

%

%

%

Pria

68

66

66

41

43

Wanita

47

30

24

19

15

Pendidikan dasar atau kurang

46

41

41

25

21

Sedikit pendidikan lanjutan

55

55

63

37

39

Sedikit pendidikan universitas

80

92

62

46

68

Sumber : Almond dan Verba, 1963


Kesimpulan dari kajian Almond dan Verba (1963) ini tampak bahwa; pria lebih cenderung menjadi anggota organisasi sukarela daripada perempuan, dan partisipasinya bertambah dengan pertambahan pendidikan. Almond dan Verba (1963) juga mencatat bahwa; status pekerjaan yang lebih tinggi pada umumnya melibatkan keanggotaan asosiasi sukarela, walaupun hubungannya tidak seerat antara pendidikan dan afiliasi.

Asumsi konservatif yang diungkap oleh Almond dan Verba (1963), Russett (1964) serta Rush dan Althoff (1983) ini yang menjelaskan bahwa partisipasi politik sangat tergantung pada status sosial ekonomi sebagaimana dikutip di atas telah dipatahkan dalam kasus perempuan buruh pabrik garmen PT. Tongkyung Makmur Abadi di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Jakarta. Hasil penelitian disertasi Nurul Aini1 (61) ini memperlihatkan adanya partisipasi otonom dari buruh yang umumnya berstatus sosial ekonomi rendah. Menurut Nurul Aini dalam disertasi doktornya, mengatakan bahwa partisipasi politik muncul karena tekanan dan perlakuan tidak adil yang terus-menerus diterima dari pengusaha dan dilandasi kesadaran akan hak-hak yang harus diperjuangkan.

Bila asumsi hasil penelitian Nurul Aini itu benar maka kajian ini telah merontokkan asumsi konservatif lama tentang partisipasi politik yang selalu mengkaitkan dengan domisili desa-kota dan tinggi-rendahnya status sosial ekonomi.

Kemudian bila berbicara masalah partisipasi politik, partisipasi politik dapat diartikan sebagai keterlibatan (involvement) terhadap kehidupan politik yang diwujudkan dalam bentuk tindakan (action) dan dilakukan secara sukarela (voluntary). Dalam studi partisipasi politik, partisipasi politik juga seringkali didefinisikan sebagai tindakan —bukan keyakinan atau sikap— warganegara biasa, bukan elite politik, untuk mempengaruhi keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kepentingan publik, bukan suatu kelompok masyarakat keagamaan tertentu, dan dilakukan secara sukarela, bukan dipaksa.

Partisipasi politik bukanlah sejenis kepercayaan atau keimanan, tapi juga bukan sikap seseorang terhadap sesuatu. Partisipasi politik membutuhkan tindakan individu. Ia telah mencapai pada level psikomotorik seseorang yang diwujudkan dengan perbuatan, bukan lagi pada level kognitif dan afektif. Kemudian secara sederhana, jenis partisipasi politik terbagi menjadi dua:

  1. Partisipasi secara konvensional di mana prosedur dan waktu partisipasinya diketahui publik secara pasti oleh semua warga.

  2. Partisipasi secara non-konvensional. Artinya, prosedur dan waktu partisipasi ditentukan sendiri oleh anggota masyarakat yang melakukan partisipasi itu sendiri .

Jenis partisipasi yang pertama, terutama pemilu dan kampanye. Keikutsertaan dan ketidakikutsertaan dalam pemilu menunjukkan sejauhmana tingkat partisipasi konvensional warganegara. Seseorang yang ikut mencoblos dalam pemilu, secara sederhana, menunjukkan komitmen partisipasi warga. Tapi orang yang tidak menggunakan hak memilihnya dalam pemilu bukan berarti ia tak punya kepedulian terhadap masalah-masalah publik. Bisa jadi ia ingin mengatakan penolakan atau ketidakpuasannya terhadap kinerja elite politik di pemerintahan maupun partai dengan cara golput.

Sementara bentuk partisipasi politik yang kedua biasanya terkait dengan aspirasi politik seseorang yang merasa diabaikan oleh institusi demokrasi, dan karenanya, menyalurkannya melalui protes sosial atau demonstrasi. Wujud dari protes sosial ini juga beragam, seperti memboikot, mogok, petisi, dialog, turun ke jalan, bahkan sampai merusak fasilitas umum. Selain itu, partisipasi politik dapat pula mengambil bentuk yang aktif dan yang pasif; tersusun mulai dari menduduki jabatan dalam organisasi sedemikian rupa, sampai kepada memberikan dukungan keuangan dengan jalan membayar sumbangan atau iuran keanggotaan. Kegiatan pemberian suara dapat dianggap sebagai bentuk partisipasi politik aktif paling kecil (lihat gambar 1.1), karena hal itu menuntut suatu keterlibatan minimal, yang akan berhenti jika pemberian suara telah terlaksana.

Selain membicarakan masalah partisipasi politik aktif, ada baiknya juga perlu dijelaskan macam-macam alasan mereka tidak ikut serta dalam kegiatan politik. Ketidakikutsertaan mereka ini, dapat disebabkan oleh alasan yang berbeda-beda. Penyebab ketidakikutsertaan mereka ini dapat disebabkan:

  1. Apati (masa bodoh), secara sederhana diartikan sebagai tidak punya minat atau perhatian terhadap orang lain, situasi atau gejala-gejala disekitarnya. Mengapa mereka memiliki sikap apatis, paling tidak ada 3 alasan pokok untuk menerangkan adanya apatis:

    1. Adanya konsekuensi yang ditanggung dari aktivitas politik. Hal ini dapat mengambil beberapa bentuk: individu dapat merasa, bahwa aktivitas politik merupakan ancaman terhadap berbagai aspek kehidupannya. Umpamanya; aktivitas politik yang ia ikuti dikuatirkan akan dapat mengancam eksistensi keluarganya; posisi sosialnya akan terganggu atau rusak dan lain sebagainya.

    2. Adanya anggapan aktivitas politik yang dilakukannya hanya akan sia-sia saja. Sebagai individu tunggal ia tidak mampu mempengaruhi iklim politik, ia merasa bahwa kekuatan politik selalu berada di luar kontrol dirinya sehingga apapun yang ia lakukan dianggap hanya akan sia-sia saja.

    3. Kehidupan politik dianggap kurang begitu memuaskan, partisipasi politik dianggap sebagai hasil yang sama sekali tidak layak bagi pemenuhan kebutuhan pribadi dan kebutuhan materinya.

  2. Sinisme, seperti halnya apati, meliputi kepasifan dan ketidak aktifan relatif, merupakan satu sikap yang dapat diterapkan baik pada aktivitas maupun ketidak aktifan. Secara politis sinisme menampilkan diri dalam bentuk; perasaan bahwa politik itu kotor, menjadi politisi itu tidak dapat dipercaya dan lain sebagainya.

  3. Alienasi politik sebagai perasaan keterasingan seseorang dari politik dan pemerintahan masyarakat dan kecenderungan berfikir mengenai pemerintahan dan politik bangsa, yang dilakukan oleh orang lain untuk orang-orang lain, mengikuti sekumpulan aturan-aturan yang tidak adil. Dianggapanyalah bahwa kegiatan politik yang dilakukan oleh penguasa hanya menguntungkan mereka saja, tetapi tidak bagi dirinya.

  4. Anomie, perasaan kehilangan nilai dan ketiadaan arah, dalam mana individu mengalami perasaan ketidak efektifan dan bahwa para penguasa bersikap tidak perduli yang mengakibatkan devaluasi daripada tujuan-tujuan dan hilangnya urgensi untuk bertindak.


3. Kegunaan partisipasi politik dalam kehidupan sehari-hari

Khusus di bidang politik, masih ada anggapan bahwa dunia politik itu identik dengan dunia maskulin dan penuh intrik. Anggapan ini muncul akibat adanya “image“ yang tidak sepenuhnya tepat tentang kehidupan politik; yaitu bahwa politik itu kotor, keras, penuh intrik, dan semacamnya, yang diidentikkan dengan karakteristik laki-laki. Selain itu pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik juga cenderung masih rendah. Akibatnya, jumlah masyarakat yang terjun di dunia politik kecil, termasuk di negara-negara yang tingkat demokrasinya dan persamaan hak asasinya cukup tinggi. Sebenarnya partisipasi politik masyarakat sangat penting berkaitan dengan:

  1. Partisipasi politik masyarakat dapat diarahkan untuk mengubah keputusan-keputusan penguasa, juga menggantikan atau bahkan mempertahankan suatu kekuasaan.

  2. Dalam bentuk institusi, partisipasi politik dapat diarahkan untuk mengubah ataupun mempertahankan organisasi sistem politik yang sudah ada, beserta aturan-aturan permainan politiknya.

Selain apa yang dijelaskan di atas, ada beberapa faktor Pendukung dan Penghambat Terhadap Peran Partai Politik dalam Peningkatan Partisipasi politik Masyarakat. Faktor-faktor pendukung bagi penguatan peran partai politik dalam peningkatan partisipasi politik masyarakat antara lain yang terpenting adalah:

  1. Masih diterimanya Pancasila serta pembukaan UUD 1945 dan keinginan untuk mengamandemen UUD 1945 merupakan wujud kesadaran berpolitik yang berakar kepada demokratisasi;

  2. Masih berjalan dan kuatnya struktur politik dengan semakin mantapnya kearah demokratisasi;

  3. Makin tingginya kesadaran politik masyarakat, ditunjukkan dengan pelaksanaan pemilu yang berlangsung aman, langsung, umum, bebas dan rahasia; dan

  4. Masih tingginya atensi politik terhadap penyelenggaraan kepemimpinan nasional, menunjukkan sikap mengarah kedewasaan berpolitik.

Faktor-faktor penghambat bagi penguatan peran partai politik dalam peningkatan partisipasi politik masyarakat antara lain yang terpenting adalah:

  1. Masih kurang ditaatinya peraturan, perundangan tentang mengeluarkan pendapat dan berkumpul serta masih diragukannya RUU KKN walaupun sudah diperbaiki dan disempurnakan;

  2. Kurangnya dilaksanakan dalam sikap dan tindakan yang lebih mengutamakan kepentingna nasional, dapat mengakibatkan melesetnya arah ketujuan nasional;

  3. Proses demokrasi dengan partai yang sangat banyak dapat memungkinkan lambatnya proses politik;

  4. Kemenangan pro kemerdekaan di Timor Timor menyebabkan suhu politik semakin hangat, ditambah masalah Aceh dan Ambon yang belum tuntas menyebabkan elit politik menggunakan suasana tersebut untuk mendapatkan keuntungan bukan justru memecahkan permasalahan;

  5. Masih adanya ide sparatis yang justru timbul pada saat situasi politik dan ekonomi lemah, serta dihadapkannya TNI dan Polri dalam front politik serta keamanan yang sangat luas.

Sedangkan faktor-faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat dapat diidentifikasikan antara lain:

  1. Faktor Sosial Ekonomi ; Kondisi sosial ekonomi meliputi tingkat pendapatan, tingkat pendidikan dan jumlah keluarga.

  2. Peran serta politik masyarakat didasarkan kepada politik untuk menentukan suatu produk akhir. Faktor politik meliputi :

    1. Komunikasi Politik, antara pemerintah (parpol) dan rakyat sebagai interaksi antara dua pihak yang menerapkan etika

    2. Kesadaran Politik, menyangkut pengetahuan, minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik. Tingkat kesadaran politik diartikan sebagai tanda bahwa warga masyarakat menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan dan atau pembangunan.

    3. Pengetahuan Masyarakat terhadap Proses Pengambilan Keputusan. Pengetahuan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan akan menentukan corak dan arah suatu keputusan yang akan diambil

    4. Kontrol Masyarakat terhadap Kebijakan Publik. Kontrol masyarakat terhadap kebijakan publik yakni masyarakat menguasai kebijakan publik dan memiliki kewenangan untuk mengelola suatu obyek kebijakan tertentu. Kontrol untuk mencegah dan mengeliminir penyalahgunaan kewenangan dalam keputusan politik, kontrol masyarakat dalam kebijakan publik adalah the power of directing. Juga mengemukakan ekspresi politik, memberikan aspirasi atau masukan (ide, gagasan) tanpa intimidasi yang merupakan problem dan harapan rakyat, untuk meningkatkan kesadaran kritis dan keterampilan masyarakat melakukan analisis dan pemetaan terhadap persoalan aktual dan merumuskan agenda tuntutan mengenai pembangunan politik .

  3. Faktor Fisik Individu dan Lingkungan Faktor fisik individu sebagai sumber kehidupan termasuk fasilitas serta ketersediaan pelayanan umum. Faktor lingkungan adalah kesatuan ruang dan semua benda, daya, keadaan, kondisi dan makhluk hidup, yang berlangsungnya berbagai kegiatan interaksi sosial antara berbagai kelompok beserta lembaganya.

  4. Faktor Budaya, Budaya politik atau civic culture merupakan basis yang membentuk demokrasi, etika politik maupun teknik penerapannya. Termasuk di dalamnya adalah pengetahuan, sikap, dan kepercayaan politik.


4. PENUTUP.

Beberapa permasalahan penting yang sekiranya dapat diangkat sebagai suatu deskripsi indikatif yang merupakan titik-titik tegas dari keseluruhan substansi yang dibahas antara lain adalah:

  1. Peran partai politik dalam peningkatan partisipasi politik masyarakat khususnya peran sebagai wadah penyalur aspirasi politik, sarana sosialisasi politik, sarana rekrutmen, dan sarana pengatur konflik masih belum optimal. Dalam rangka untuk mengoptimalkan peran partai politik tersebut telah disampaikan konsepsi penguatan peran partai politik dalam peningkatan partisipasi politik masyarakat, antara lain melalui pembangunan sistem kehidupan yang demokratis dan stabil yang dijabarkan dalam strategi pengembangan partisipasi politik masyarakat dan pembenahan mekanisme hubungan antar komponen dalam sistem politik; dan dalam implementasinya diwujudkan dalam bentuk upaya restrukturisasi, refungsionalisasi, dan revitalisasi partai politik dan berbagai aspek yang terkait.

  2. Untuk menjamin berjalannya peran partai politik dalam peningkatan partisipasi politik masyarakat secara optimal, diperlukan keselarasan dan keseimbangan hubungan antar kekuatan sosial politik dan keseimbangan serta keselarasan peran partai politik itu sendiri baik sebagai wadah penyalur aspirasi rakyat, sarana sosialisasi politik, sarana rekrutmen politik, maupun sebagai sarana pengatur konflik. Hal yang terakhir ini perlu digaris bawahi karena keempat peran tersebut pada hakikatnya saling terkait dan bersifat saling mendukung satu dengan yang lain.

  3. Prospek perkembangan peran partai politik dalam peningkatan partisipasi politik masyarakat sangat tergantung pada kondisi politik secara makro dan tingkat kedewasaan elit politik dalam memainkan perannya sebagai penggerak dan pengorganisasi komponen komponen politik dan kemasyarakatan. Tingkat kesadaran politik rakyat yang sudah cukup tinggi yang terrefleksi dari keberhasilan dalam pelaksanaan Pemilu secara jurdil, luber, dan aman; tidak boleh diposisikan pada situasi yang justru mengakibatkan berbaliknya ketidakpercayaan rakyat terhadap partai politik. Sebab hal itu akan sangat menyulitkan dalam upaya peningkatan peran partai politik dalam peningkatan partisipasi politik masyarakat.

  4. Dalam rangka penguatan peran partai politik untuk peningkatan partisipasi politik masyarakat, harus didahului atau terlebih dahulu harus diberdayakan partai politik itu sendiri dalam kancah percaturan politik nasional dengan menempatkannya pada posisi yang kuat dan memiliki daya tawar yang cukup memadai. Caranya adalah dengan restrukturisasi, refungsionalisasi, dan revitalisasi partai politik baik yang menyangkut struktur, mekanisme, budayanya, serta kapasitasnya dalam melakukan fungsinya sebagai saluran komunikasi politik.


Daftar Rujukan.

Arbi Sanit, Ormas dan Politik, Lembaga Studi Informasi dan Pembangunan, Jakarta, 1995

Bruce M Russett, et al. World Bank Hand Book of Political and Social Indication, New Haven, Conn, 1964.

Gabriel A. Almond dan Sydney Verba, The Civic Culture, Princeton, 1963

Michael Rush dan Phillip Althoff, Pengantar Sosiologi Politik, alih bahasa Kartini Kartono, CV Rajawali Jakarta, 1983

Morris Rosenberg, Some Determinant of Political Apathy, Public Opinion Quarterly, 1954 349-366

Samuel P Huntington dan Joan M.Nelson, Partisipasi Politik Tak Ada Pilihan Mudah, PT. Sangkala Pulsar, Jakarta, tanpa tahun.


1 Anonim, Status Sosial Ekonomi Tidak Pengaruhi Partisipasi Politik, Harian Kompas 2 Agustus 2002